60 Negara Resmi Kena Tarif Impor Baru Trump, Ini Dampaknya ke Dompet Warga AS

JAKARTA - Pemerintahan Donald Trump resmi mengetok kebijakan tarif impor ganda terhadap sekitar 60 negara mitra dagang utama. Kebijakan agresif ini diluncurkan tepat ketika tarif timbal balik 10% sebelumnya sudah kedaluwarsa, mengunci hampir 99% dari total arus barang impor yang masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) .

Langkah ini menjadi jurus taktis Gedung Putih untuk membangun kembali 'benteng proteksionisme' Trump, setelah Mahkamah Agung AS (SCOTUS) pada Februari lalu membatalkan tarif darurat presiden karena dianggap melampaui wewenang tanpa persetujuan Kongres.

Untuk mengakalinya, Trump memanfaatkan Pasal 301 UU Perdagangan 1974 dengan mengenakan tarif berkisar 10% hingga 12,5% atas tuduhan penegakan hukum kerja paksa (forced labor) yang lemah di negara-negara mitra.

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap 60 Negara Terdampak Tarif Baru AS: Indonesia Kena 10%, Siapa Digetok 12,5%?

Lantas, bagaimana dampak nyata dari perang tarif yang berkepanjangan ini terhadap peta perekonomian global dan dompet masyarakat? Berikut adalah poin-poin krusialnya:

1. Rerata Tarif Impor AS Tertinggi Sejak Perang Dunia II

Sejak tahun 1900 -dan terutama setelah Perang Dunia II- AS telah memimpin pergeseran global menuju perdagangan yang lebih bebas untuk membantu menurunkan harga. Tapi Trump bilang tren ini sudah terlalu jauh dan tarif terbaru dirancang agar menyeimbangkan kembali hubungan Amerika dengan seluruh dunia.



Saat Trump menjabat pada 2017, rata-rata tarif atas barang yang diimpor ke AS sekitar 1,4%, menurut Tax Foundation. Trump kira-kira menggandakannya menjadi 3% pada akhir masa jabatannya yang pertama pada 2021. Lantas Presiden Joe Biden menurunkan tarif tersebut menjadi 2,4% sebelum meninggalkan jabatan.

Baca Juga: 60 Negara Kena Getok Tarif Kerja Paksa AS 10-12,5%, Dedengkot BRICS Bakal Balik Melawan

Kemudian Trump kembali ke Gedung Putih dan mengumumkan tarif 'Hari Pembebasan', termasuk pajak tambahan 34% pada impor dari China dan 20% pada impor dari Uni Eropa. Menurut Yale Budget Lab, kebijakan ini meningkatkan tarif rata-rata Amerika menjadi hampir 23%, level tertinggi sejak tahun 1909.

Tarif untuk tiap negara memang berfluktuasi dalam 16 bulan terakhir saat pemerintahan ini membuat kesepakatan atau membatalkan ancaman tarif. Kini dengan berlakunya kombinasi tarif Pasal 301 terbaru, rata-rata tarif impor AS diperkirakan melonjak hingga 12,8% -level tertinggi yang pernah dicatat Amerika Serikat sejak era Perang Dunia II.

2. Inflasi

Inflasi mengukur seberapa cepat harga-harga naik dan kebijakan tarif pada umumnya membuat barang lebih mahal, jadi perubahan tarif bisa mempengaruhi tingkat inflasi secara keseluruhan. Masih banyak lagi hal lain yang bisa berdampak pada harga dan di antaranya sepenuhnya di luar kendali presiden.

Tapi para ekonom telah mengidentifikasi tarif sebagai salah satu 'tekanan inflasi' yang memengaruhi ekonomi. Inflasi relatif stabil selama tahun pertama masa jabatan kedua Trump, dimana tarif mempengaruhi ekonomi dengan cara lain.

Pejabat Federal Reserve berulang kali menyebut tarif sebagai salah satu alasan dalam mengubah suku bunga acuan, ketika Trump meminta lebih agresif. Suku bunga tinggi menjadikan individu, perusahaan membayar lebih mahal saat meminjak ke bank, yang efeknya bisa membebani belanja hingga investasi.

3. Beban Tambahan Rumah Tangga

Meskipun narasi politik menyebutkan bahwa tarif dibayar oleh negara pengekspor, tapi hukum ekonomi membuktikan sebaliknya. Perusahaan pengimpor menanggung pajak tersebut dan meneruskannya ke konsumen akhir.

Berdasarkan riset Yale Budget Lab, kebijakan tarif impor Trump diperkirakan membebani rata-rata rumah tangga di AS sebesar USD1.100 (sekitar Rp17,8 juta) per tahun.

Barang-barang konsumsi harian yang mencatatkan kenaikan harga paling tinggi akibat tarif ini meliputi pakaian, kopi, karpet, hingga bahan bangunan rumah. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terpukul karena harus mengalokasikan porsi pendapatan terbesar untuk kebutuhan pokok.

4. Janji Kaya Raya vs Realita Refund USD81 Miliar

Trump berulang kali mengklaim bahwa tarif impor akan membuat kas negara melimpah dan menjanjikan pengembalian pajak USD2.000 bagi warga AS. Namun, data resmi menunjukkan realita yang berbeda.

Akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung, pemerintah AS bahkan mencatatkan defisit penerimaan tarif pada bulan Juni 2026, karena harus mengembalikan dana sebesar USD26 miliar. Angka tersebut lebih banyak daripada yang berhasil dipungut.

5. Kemerosotan Sektor Manufaktur

Meskipun tarif dirancang untuk melindungi dan menghidupkan kembali industri dalam negeri, data ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan (manufacturing renaissance). Sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, lapangan kerja manufaktur menyusut sebanyak 75.000 pekerjaan.

Ditambah belanja konstruksi pabrik anjlok hingga 26%. Tingginya harga bahan baku impor dan ketidakpastian hukum membuat banyak pelaku usaha menahan investasi baru di sektor manufaktur.

Dengan potensi tambahan tarif untuk sektor otomotif, obat-obatan generik, dan barang manufaktur dari Asia serta Eropa dalam waktu dekat, perang tarif ini diprediksi masih akan terus menjadi penekan utama pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2026.