Penyerapan Dana PEN Rp 695 Triliun Dinilai Lamban, Pemerintah Buka Suara

JAKARTA - Pemerintah angkat bicara ihwal penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 695,23 triliun yang dinilai lamban. Di mana, per 14 September 2020 realisasi penyerapan anggaran PEN baru mencapai mencapai Rp240,9 triliun atau 34,6% dari pagu anggaran.

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede mengatakan, realisasi anggaran PEN tidak bisa dilihat atas periodisasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Meski Covid-19 masuk ke Tanah Air sejak Februari atau Maret lalu, skema dan pembahasan dana PEN baru dimulai pemerintah pada awal Juni tahun ini.

(Baca Juga: Disentil Dulu, Kucuran Dana PEN Baru Moncer Mencapai Rp253,4 Triliun )

Sementara program PEN mulai digulirkan di minggu kedua bulan Juli. Karena itu dia menyebut, realisasi anggaran PEN harus dihitung sejak awal Juli hingga September ini.

"Program PEN bergulir di akhir Mei atau Awal Juni. Mestinya (realisasi) dilihat mulai Juli, Agustus. Bukan mulai januari," ujar Raden dalam Diskusi Publik secara virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi', Rabu (23/9/2020).

Di luar dari kritik masyarakat, Komite PCPEN terus berupaya untuk meningkatkan realisasi anggaran PEN hingga akhir tahun 2020. Penyerapan itu akan dilakukan melalui relokasi terhadap sejumlah program prioritas yang dinilai urgen. Seperti menambah anggaran untuk program perlindungan sosial.

"Kita sadar mau menyerap anggaran Rp 600 triliun. Kita ga mau tinggal sepeser pun. Kita perlu realokasi perlindungan sosial kita tambah," kata dia.

Selain itu, tambahan anggaran juga menyasar berbagai program insentif bagi pelaku UMKM. Program Bantuan Presiden (Banpres). "Jadi memang fokus bantuan untuk saudara kelas menengah ke bawah melalui bansos dan UMKM," tutupnya.

(Baca Juga: Pede Banget, Airlangga Sebut Realisasi PEN Bisa 100% )

Sebelumnya, KPCPEN melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) sudah membantu menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebanyak Rp87,58 triliun. Satgas PEN akan berupaya mendorong agar penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp100 triliun hingga akhir kuartal III 2020.

"Target agar penyerapan bisa mencapai Rp100 triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II," kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangannya, kamis lalu.

Penjelasannya, PDB Indonesia sekitar USD1 triliun atau Rp14.500 Triliun. Jika dibagi empat kuartal, maka diperoleh PBD Rp3.600 triliun per kuartal. Namun, dengan pertumbuhan minus 5,3% pada kuartal lalu, maka 5,3 persen dari Rp3.600 triliun akan didapati angka pertumbuhan yang terkoreksi sekitar minus Rp188 Triliun.

Hingga 14 September 2020, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp240,9 triliun atau 34,6% dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

Dari jumlah ini, penyerapan klaster program PEN yang didorong oleh Satgas PEN yaitu di sektor perlindungan sosial, UMKM, dan Kementerian/Lembaga/Pemda mencapai Rp204,97 triliun, dengan rincian penyerapan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Gaji dianggarkan Rp37,8 triliun, realisasi yang sudah digunakan Rp7 triliun atau 17,4%.

2. Banpres Produktif UMKM dianggarkan Rp22 triliun, realisasi yang digunakan Rp13 triliun atau 61%.

3. Kartu Sembako dianggarkan Rp43,6 triliun, realisasi yang sudah digunakan Rp30 triliun atau 69,2%.

4. Program Keluarga Harapan dianggarkan Rp37,4 triliun, realisasi yang sudah digunakan Rp29,1 triliun atau 77,9%.