Target Berat Penerimaan Pajak
Jum'at, 25 September 2020 - 06:00 WIB
loading...
A
A
A
Pengamat pajak Bawono Kristiaji mengatakan, risiko penerimaan pajak tahun ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di mana saat ini menghadapi berbagai masalah mulai dari rendahnya harga komoditas, kinerja manufaktur yang tertekan, dan penurunan sektor konsumsi. (Baca juga: Mapolres Yalimo Papua Diserang, Kasat Intel Terluka Parah)
“Seluruhnya itu berpengaruh pada pos-pos penerimaan pajak yang umumnya berkontribusi besar,” ujarnya kepada SINDO Media kemarin.
Dia menambahkan, dilihat dari data Kemenkeu, pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (migas) yang sebesar Rp21,6 triliun, menunjukkan pernurunan 45,2% dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang minus 11,6% di mana sampai Agustus lalu hanya mencapai Rp255,4 triliun.
Penurunan juga dialmi sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hanya berkontribusi Rp9,7 triliun. Kenaikan hanya terjadi di sektor PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,46%.
Dengan berbagai kondisi di atas, Bawono memandang, ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak tahun ini. (Lihat videonya: Warga Wuhan Mulai Beraktivitas Normal Kembali)
“Pertama, mengejar pajak sektor digital, yaitu memperluas pihak yang ditunjuk jadi pemungut PPN impor digital, kepatuhan pajak dari ekosistem digital dalam negeri, dan mengenakan PPh perusahaan digital asing,” tuturnya.
Langkah kedua, menurutnya, meningkatkan kepatuhan dari kelompok high net worth individual. Dia menilai penerimaan dari sektor ini belum optimal. Penerimaan pajak yang terlihat seret tentu mengkhawatirkan. Sebab, pajak merupakan komponen utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Rina Anggraeni/FW Bahtiar)
“Seluruhnya itu berpengaruh pada pos-pos penerimaan pajak yang umumnya berkontribusi besar,” ujarnya kepada SINDO Media kemarin.
Dia menambahkan, dilihat dari data Kemenkeu, pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (migas) yang sebesar Rp21,6 triliun, menunjukkan pernurunan 45,2% dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang minus 11,6% di mana sampai Agustus lalu hanya mencapai Rp255,4 triliun.
Penurunan juga dialmi sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hanya berkontribusi Rp9,7 triliun. Kenaikan hanya terjadi di sektor PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,46%.
Dengan berbagai kondisi di atas, Bawono memandang, ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak tahun ini. (Lihat videonya: Warga Wuhan Mulai Beraktivitas Normal Kembali)
“Pertama, mengejar pajak sektor digital, yaitu memperluas pihak yang ditunjuk jadi pemungut PPN impor digital, kepatuhan pajak dari ekosistem digital dalam negeri, dan mengenakan PPh perusahaan digital asing,” tuturnya.
Langkah kedua, menurutnya, meningkatkan kepatuhan dari kelompok high net worth individual. Dia menilai penerimaan dari sektor ini belum optimal. Penerimaan pajak yang terlihat seret tentu mengkhawatirkan. Sebab, pajak merupakan komponen utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Rina Anggraeni/FW Bahtiar)
(ysw)
Lihat Juga :
