Bantu Atasi Krisis Pangan, Petani Minta Disediakan Pupuk Bersubsidi

JAKARTA - Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PSI) siap berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Pandemi Covid-19 membuat krisis kesehatan dapat melebar ke krisis pangan jika tidak diantisipasi dengan baik.

Presiden Joko Widodo meminta petani mempercepat musim tanam dengan memanfaatkan sisa musim hujan. Langkah ini diambil demi menjaga pasokan pangan dalam mengatasi dampak pandemi Covi-19.

Ketum DPP Gema PSI Siti Fikriyah mengungkapkan, sebagian petani telah melakukan panen padi, jagung, kentang, dan cabai. Menurutnya, petani sekarang kesulitan dalam memasarkan hasil panen dan harganya jatuh.

"Memasuki musim merang atau tanam kedua, petani sudah menanam kembali lahannya. Keluhan petani adalah ketersediaan pupuk, terutama yang bersubsidi. Harga pupuk normal dan subsidi itu berbeda 40%," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (5/5/2020).

Gema mengungkapkan ada sekitar 16.000 hektar lahan perhutanan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian pangan. Jumlahnya masih bertambah sekitar 20.000 hektar, asal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan mengeluarkan ijin pemanfaatan hutan perlindungan sosial.

Siti berharap pemerintah memfokuskan bantuan pada sektor dan barang yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan pekerjaannya. Petani, katanya, membutuhkan bibit, pupuk, pestisida, serta sarana dan prasarana pertanian.

Bantuan pupuk diminta langsung diberikan kepada kelompok tani. Selama ini, bantuan itu diberikan kepada pengecer pupuk dan banyak penyimpangan. Pupuk kerap disalurkan kepada orang yang tidak berhak.

"Kartu tani belum didistribusikan kepada petani perhutanan sosial sehingga menyulitkan kami memperoleh bantuan pupuk subsidi. Ini menjadi beban bagi petani," ucapnya.

Wakil Ketua Gema PSI M. Triyanto mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program yang tidak tepat sasaran, pemborosan, dan rentan korupsi. "Rasanya memalukan jika petani siap menjaga pangan. Di lain pihak, ada kalangan yang memanfaatkan situasi Covid-19 untuk mencari keuntungan yang tidak wajar," pungkasnya.