Pemerintah Siapkan Rp37 Triliun untuk Vaksin Covid-19 Sampai 2022
loading...
Suasana fasilitas produksi vaksin Covid-19, di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto/Dok Antara
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mencatat total kebutuhan untuk vaksin Covid-19 sampai 2022 mencapai Rp37 triliun. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, estimasi uang muka atau down payment (DP) vaksin untuk tahun ini mencapai Rp3,8 triliun.
"Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar Rp18 triliun untuk program vaksinasi," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (28/9/2020).
Politisi partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa ada beberapa negara (diwakili oleh perusahaan tertentu) yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson. (Baca juga: Kemenkes Telah Salurkan Lebih Rp2,3 Triliun untuk Insentif Nakes )
“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai insitusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin," ucapnya.
Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program. Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
"Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya. (Baca: Menko Airlangga: Perpres Roadmap Vaksinasi Covid-19 Sedang Disiapkan )
Di sisi lain, imbuh Airlangga, pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir.
“Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP. Ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” tuturnya.
"Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar Rp18 triliun untuk program vaksinasi," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (28/9/2020).
Politisi partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa ada beberapa negara (diwakili oleh perusahaan tertentu) yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson. (Baca juga: Kemenkes Telah Salurkan Lebih Rp2,3 Triliun untuk Insentif Nakes )
“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai insitusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin," ucapnya.
Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program. Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
"Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya. (Baca: Menko Airlangga: Perpres Roadmap Vaksinasi Covid-19 Sedang Disiapkan )
Di sisi lain, imbuh Airlangga, pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir.
“Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP. Ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” tuturnya.
(ind)
Explore More