BI Sudah Borong Surat Utang Pemerintah Senilai Rp183,48 Triliun
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi pembelian surat berharga negara (SBN) dengan skema pembagian beban utang atau burden sharing mencapai Rp183,48 triliun.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SBN tersebut dilakukan dengan mekanisme pembelian secara langsung di pasar perdana, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020 atau skema burden sharing II.
"Realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN tahun 2020 melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung mencapai Rp183,48 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, saat rapat Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (28/9/2020).
Kata dia, skema burden sharing II yang disepakati untuk pembiayaan public goods adalah sebesar Rp397,56 triliun. Selain itu, juga disepakati pembiayaan untuk non-public goods terkait UMKM sebesar Rp177,03 triliun.
"Realisasi pembagian beban utang dengan pemerintah untuk non-public goods terkait UMKM hingga saat ini telah mencapai Rp44,38 triliun," bebernya.
Dia menambahkan, adanya skema berbagi beban ini membuaf pemerintah dapat lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.
"Kami komitmen terus. Kami lakukan semua yang sudah berjalan. Jadi pemerintah bisa fokuskan percepatan realisasi APBN, sebab masalah pendanaan dan beban BI ikut menanggung," tandasnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SBN tersebut dilakukan dengan mekanisme pembelian secara langsung di pasar perdana, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020 atau skema burden sharing II.
"Realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN tahun 2020 melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung mencapai Rp183,48 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, saat rapat Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (28/9/2020).
Kata dia, skema burden sharing II yang disepakati untuk pembiayaan public goods adalah sebesar Rp397,56 triliun. Selain itu, juga disepakati pembiayaan untuk non-public goods terkait UMKM sebesar Rp177,03 triliun.
"Realisasi pembagian beban utang dengan pemerintah untuk non-public goods terkait UMKM hingga saat ini telah mencapai Rp44,38 triliun," bebernya.
Dia menambahkan, adanya skema berbagi beban ini membuaf pemerintah dapat lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.
"Kami komitmen terus. Kami lakukan semua yang sudah berjalan. Jadi pemerintah bisa fokuskan percepatan realisasi APBN, sebab masalah pendanaan dan beban BI ikut menanggung," tandasnya.
(uka)
Explore More