Sri Mulyani Bongkar Ambisi Besar Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar teka-teki dibalik disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja . Menurut dia ada ambisi besar yang dilakukan pemerintah, yakni melakukan reformasi ekonomi secara besar-besaran.
"Kita lakukan reformasi reformasi yang sangat ambisius. Kita baru saja mengesahkan undang-undang tentang investasi dan penciptaan lapangan kerja agar kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (9/10/2020).
Dia melanjutkan Investasi pada sumber daya manusia adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kemakmuran suatu negara. Covid-19 terus menyebar ke seluruh dunia dan itu menciptakan usaha yang signifikan untuk bagaimana melindungi sumber daya manusia.
"Tidak terkecuali Indonesia yang sejak awal Covid-19 ini merespon dengan menitikberatkan bagaimana pemerintah melindungi masyarakat, baik itu pada perlindungan sosial, kesehatan maupun khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM)," katanya.
Dia menambahkan telah memperluas defisit fiskal hingga 6,3% yang dalam masa normal. "Kami tidak diizinkan untuk melampaui lebih dari 3% terhadap PDB kami. Hal ini tentunya tidak hanya penting bagi kami untuk dapat merespons pada akhirnya, tetapi juga bagaimana kami akan menghabiskan waktu selama keadaan darurat ini dan dengan urgensi untuk mengambil tindakan dengan sangat cepat," tandasnya.
"Kita lakukan reformasi reformasi yang sangat ambisius. Kita baru saja mengesahkan undang-undang tentang investasi dan penciptaan lapangan kerja agar kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (9/10/2020).
Dia melanjutkan Investasi pada sumber daya manusia adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kemakmuran suatu negara. Covid-19 terus menyebar ke seluruh dunia dan itu menciptakan usaha yang signifikan untuk bagaimana melindungi sumber daya manusia.
"Tidak terkecuali Indonesia yang sejak awal Covid-19 ini merespon dengan menitikberatkan bagaimana pemerintah melindungi masyarakat, baik itu pada perlindungan sosial, kesehatan maupun khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM)," katanya.
Dia menambahkan telah memperluas defisit fiskal hingga 6,3% yang dalam masa normal. "Kami tidak diizinkan untuk melampaui lebih dari 3% terhadap PDB kami. Hal ini tentunya tidak hanya penting bagi kami untuk dapat merespons pada akhirnya, tetapi juga bagaimana kami akan menghabiskan waktu selama keadaan darurat ini dan dengan urgensi untuk mengambil tindakan dengan sangat cepat," tandasnya.
(nng)
Explore More