Soal Duit Otsus, Rakyat Papua Hanya Butuh Keterbukaan
Rabu, 14 Oktober 2020 - 17:48 WIB
loading...
A
A
A
Paulus menjelaskan sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka berkolaborasi dengan masyarakat sehingga dari aspek keamanan pun menjadi lebih baik. Menurut Paulus keinginan masyarakat Papua hanya ingin sosok pemimpin hadir di tengah masyarakat. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan keteladanan dengan blusukan langsung di tengah masyarakat. Tidak hanya di kota saja, tapi juga hadir hingga pelosok Papua demi mewujudkan keinginannya, yaitu menginginkan rakyat Papua maju, adil dan sejahtera.
"Presiden bolak balik memberi teladan datang langsung di tengah masyarakat. Harusnya diikuiti penyelenggara negara yang lain. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum tapi kalau penyelanggara negara sudah jelas mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik maka keamanan akan baik juga," tandas dia.
Baca Juga: Tak Sekedar Anggaran, Otsus Bentuk Pengakuan Papua Bagian dari NKRI
Sementara itu, Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI Laus Deo Calvin Rumayom menjelaskan bahwa KSP saat ini terus membuka komunikasi dengan masyarakat dan pemda Papua. Upaya itu dilakukan susai perintah Presiden Jokowi.
Selama enam bulan terakhir, imbuhnya KSP terus menggali informasi terkait anggaran otsus, di mana memang ada kesan belum seluruh kabupaten menunjukkan keterbukaan terkait aliran duit otsus. Sebab itu perlu keterbukaan dari pemerintah daerah agar anggaran otsus bisa benar-benar sampai kepada masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi agar anggaran otsus tersebut bisa tepat sasaran.
Namun demikian, pihaknya memastikan evaluasi terkait penyaluran dana otsus sudah jalan maskipun ada kabupaten yang secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura. Hal itu menjadi contoh baik bagi kabupaten lain untuk segera malkukan evaluasi sehingga penyaluran dana otsus menjadi lebih transparan sehingga tidak timbul kecurigaan di tengah masyarakat.
"Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain yaitu melakukan evaluasi selama otsus digulirkan. Hasilnya bagi masyakakat apa saja dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi," tandas dia.
Ia pun terus mendorong agar fasilitas dasar betul-betul dilaksanakan pemerintah. KSP sebagai pengurai masalah akan terus memastikan agar semua yang menjadi hak masyarakat seperti akses untuk meningkatkan distribusi barang tetap jalan.
"Presiden bolak balik memberi teladan datang langsung di tengah masyarakat. Harusnya diikuiti penyelenggara negara yang lain. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum tapi kalau penyelanggara negara sudah jelas mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik maka keamanan akan baik juga," tandas dia.
Baca Juga: Tak Sekedar Anggaran, Otsus Bentuk Pengakuan Papua Bagian dari NKRI
Sementara itu, Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden RI Laus Deo Calvin Rumayom menjelaskan bahwa KSP saat ini terus membuka komunikasi dengan masyarakat dan pemda Papua. Upaya itu dilakukan susai perintah Presiden Jokowi.
Selama enam bulan terakhir, imbuhnya KSP terus menggali informasi terkait anggaran otsus, di mana memang ada kesan belum seluruh kabupaten menunjukkan keterbukaan terkait aliran duit otsus. Sebab itu perlu keterbukaan dari pemerintah daerah agar anggaran otsus bisa benar-benar sampai kepada masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi agar anggaran otsus tersebut bisa tepat sasaran.
Namun demikian, pihaknya memastikan evaluasi terkait penyaluran dana otsus sudah jalan maskipun ada kabupaten yang secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura. Hal itu menjadi contoh baik bagi kabupaten lain untuk segera malkukan evaluasi sehingga penyaluran dana otsus menjadi lebih transparan sehingga tidak timbul kecurigaan di tengah masyarakat.
"Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain yaitu melakukan evaluasi selama otsus digulirkan. Hasilnya bagi masyakakat apa saja dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi," tandas dia.
Ia pun terus mendorong agar fasilitas dasar betul-betul dilaksanakan pemerintah. KSP sebagai pengurai masalah akan terus memastikan agar semua yang menjadi hak masyarakat seperti akses untuk meningkatkan distribusi barang tetap jalan.
Lihat Juga :
