Cerita Sri Mulyani: Dulu Banyak Calo Bawa Map Isi Duit di Kemenkeu
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:22 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dulu banyak calo yang berkeliaran di Kemenkeu untuk mengurus anggaran. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa saat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kementerian keuangan (Kemenkeu) dibangun pada 2003/2004, instansi tersebut memiliki reputasi yang buruk. Di kantor direktorat tersebut, kata dia, banyak calo-calo berkeliaran untuk mencairkan anggaran.
(Baca Juga: Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu Didakwa Terima Suap Rp45,7 Miliar) "Saat saya menjadi menteri keuangan pada 2005, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai reputasi yang tidak baik. Banyak sekali orang antre, membawa map dan kemudian muncullah calo-calo untuk mencairkan anggaran," Katanya dalam webinar secara virtual, Senin (26/10/2020).
Ia menceritakan, dahulu jika ingin mencairkan anggaran yang dibutuhkan kementerian atau lembaga hanya perlu membawa map. Dalam map tersebut isinya bukan dokumen, namun uang sogokan. "Jadi untuk cairkan anggaran hanya perlu bawa map, yang isinya uang sogokan," jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan kemudian melakukan reformasi total di direktorat tersebut. Caranya dengan membuat tahapan sistem pencairan, dimulai dari front office, middle office hingga back office.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Lulusan STAN Jangan Gampang Disuap)
"Hal itu dilakukan untuk melakukan pelayanan yang transparan. Itu cara pertama mulai bersihkan calo-calo anggaran, sehingga kantor-kantornya menjadi relatif baik. Dilakukan otomatisasi dalam pelayanan sehingga masyarakat makin tahu" tandasnya.
Selain itu, Kemenkeu juga menerapkan modul penerimaan negara. Dimana sisi arus uang masuk , baik dari pajak hingga penerimaan bukan pajak masuk ke kas negara melalui perbankan. "Dengan melalui perbankan, tidak ada lagi interaksi dengan teman teman di Kementerian Keuangan," jelasnya.
(Baca Juga: Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu Didakwa Terima Suap Rp45,7 Miliar) "Saat saya menjadi menteri keuangan pada 2005, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai reputasi yang tidak baik. Banyak sekali orang antre, membawa map dan kemudian muncullah calo-calo untuk mencairkan anggaran," Katanya dalam webinar secara virtual, Senin (26/10/2020).
Ia menceritakan, dahulu jika ingin mencairkan anggaran yang dibutuhkan kementerian atau lembaga hanya perlu membawa map. Dalam map tersebut isinya bukan dokumen, namun uang sogokan. "Jadi untuk cairkan anggaran hanya perlu bawa map, yang isinya uang sogokan," jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan kemudian melakukan reformasi total di direktorat tersebut. Caranya dengan membuat tahapan sistem pencairan, dimulai dari front office, middle office hingga back office.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Lulusan STAN Jangan Gampang Disuap)
"Hal itu dilakukan untuk melakukan pelayanan yang transparan. Itu cara pertama mulai bersihkan calo-calo anggaran, sehingga kantor-kantornya menjadi relatif baik. Dilakukan otomatisasi dalam pelayanan sehingga masyarakat makin tahu" tandasnya.
Selain itu, Kemenkeu juga menerapkan modul penerimaan negara. Dimana sisi arus uang masuk , baik dari pajak hingga penerimaan bukan pajak masuk ke kas negara melalui perbankan. "Dengan melalui perbankan, tidak ada lagi interaksi dengan teman teman di Kementerian Keuangan," jelasnya.
(fai)
Lihat Juga :
