UU Cipta Kerja Urai Ruwetnya Perizinan di Sektor Maritim

JAKARTA - Guru Besar Universitas Pertahanan Marsetio menyebut UU Cipta Kerja Bidang Pelayaran akan mempercepat pembangunan kemaritiman. Pasalnya, UU tersebut dibuat untuk mengurai hambatan perizinan di sektor maritim sehingga investasi menjadi lancar.

" UU Cipta Kerja ini tujuannya untuk memudahkan investasi. Beleid ini dikeluarkan dengan rencana matang dan dirumuskan secara hati-hati," ujar dia, di Jakarta, Rabu (28/10/2020).



Menurut dia aturan tersebut merupakan tidak lanjut keseriusan Presiden Jokowi membangun sektor kemaritiman. Pada periode pertama telah diperkenalkan gagasan kemaritiman, memperkuat budaya maritim, sumber daya maritim, konektivitas laut, diplomasi maritim dan pertahanan maritim. Hanya saja periode pertama belum optimal masih terkendala masalah klasik yakni ruwetnya perizinan.

Terkait interkoneksi melalui program tol laut, misalnya dibutuhkan untuk pemerataan distribusi dan jembatan penghubung. Hal itu bisa dilakukan cepat asalkan hambatan perizinan benar-benar terurai sehingga lebih mudah menumbukan supply dan demand yang lebih merata.

"Birokrasi telah disederhanakan, SDM pelayaran ditingkatkan dan penataan di sektor pelayaran serta pertumbuhan investasi membutuhkan percepatan," kata dia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini mengatakan bahwa dengan kemudahan perizinan akan lebih efektif membangun sektor pelayaran, apalagi Indonesia sedang berupaya menjadi poros maritim dunia. Pihaknya menyayangkan persepsi yang tidak benar terhadap UU Cipta Kerja.

"Dulu kapal-kapal yang paling gede 100 GT sampai 150 GT itu nelayan luar yang ambil, dengan kebijakan baru ini berpihak ke rakyat kecil. Jadi nelayan kita ukuran 20 GT, 100 GT, bahkan kalau perlu 150 GT sepanjang bisa meningkatkan daya saing kepala nelayan kita, jadi itu yang memberikan kemudahan," lanjutnya.



Bahkan secara spesifik pasal 25 hingga 27 dalam UU Cipta Kerja justru memberikan ruang bagi UMKM dan nelayan untuk bisa berkembang dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Menurutnya adanya payung hukum UU Cipta Kerja akan memberikan percepatan akselerasi pembangungan di sektor maritim.

Aadapun saat ini aturan turunan dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya investasi, misalnya RPP tetang Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Bidang Pelayaran di Kementerian Perhubungan yang penyusunannya juga akan melibatkan pelaku usaha. Dengan harmonisasi regulasi yang selama ini dikeluhkan pengusaha, nantinya aturan teknis ini akan lebih memberikan kepastian hukum.

Ada beberapa aturan turunan yang diatur secara lebih detil di level kementerian yang tujuannya untuk meningkatkan percepatan berinvestasi. Pelibatan asosiasi, pelaku usaha pelayaran, nelayan, koperasi, UMKM tentunya dilibatkan dalam pembahasan di masing-masing kementerian untuk aturan teknis.

"Ini ada banyak asosiasi, pelaku usaha pelayaran, nelayan, asosiasi ikan tuna, udang dan lainnya. Saya kira tentunya mereka akan dilibatkan dalam merumuskan aturan turunan, pemerintahan Pak Jokowi melalui para Menterinya memberikan solusi, karena jiwa UU Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi rakyat kecil," tambahnya.



Yang jelas, aturan turunan yang digodok nantinya harus efektif mendukung perkembangan sektor pelayaran. Dirinya mencontohkan apa yang terjadi selama puluhan tahun di Batam, Kepulauan Riau yang pada awalnya digadang mampu menyaingi Singapura, kenyataannya masih jalan ditempat. Persoalan perizinan yang berbelit dan tumpang tindih menjadi persoalan menahun.

Dengan payung hukum baru ini, akselerasi percepatan investasi di Batam bisa meningkat, dengan perizinan berbasis IT yang nantinya bisa dikembangkan Smart Green Port berstandar internasional. Sehingga perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu paling cepat 7 hari dengan kemudahan teknologi ini hanya membutuhkan waktu 1 jam saja.

"Misalnya, izin dari Singapura ingin masuk ke Batam untuk kegiatan FSU dan alih muat kegiatan ekspor-impor itu yang tadinya paling cepat 7 hari karena harus dapat izin dari Jakarta, karena sudah online cuma 1 jam. Jadi dulu izinnya ke pusat tetapi sekarang tidak perlu langsung diurus di KSOP Tanjung Balai Karimun," kata dia.

Simak Video:



Apalagi saat ini, dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengkoordinasikan delapan Kementerian seharusnya koordinasi akan lebih mudah dan tata laksana di lapangan lebih baik. Dari hanya membawahi Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR, saat ini ditambah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Semua investasi yang sebelumnya macet karena terkendala persoalan peraturan di tingkat masing-masing kementerian dengan adanya UU Cipta Kerja dan dibawah koordinasi kementerian yang sama akan lebih memudahkan. Termasuk di sektor pelayaran yang akselerasi pembangunannya akan lebih cepat dan lebih dapat dirasakan.

"Ini sudah ada payung untuk menciptakan investasi, dengan UU Cipta Kerja ini kan lebih dari 70 Undang-undang disederhanakan. Negara akan maju, maritim maju, tetapi sebuah negara maritim tidak akan berhasil secara utuh kalau tidak mendorong nelayannya untuk berkembang," tutupnya.