APBN Jebol Rp200 Triliun Gerojok ke PLN, Buat Apa?
Selasa, 03 November 2020 - 16:40 WIB
loading...
APBN tanggung beban akibat dampak ditahannya tarif listrik oleh Kementerian ESDM. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan dampak yang ditimbulkan dari ditahannya tarif listrik oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Akibat kebijakan tersebut, pemerintah harus merogoh kocek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp200 triliun untuk membayar beban kompensasi hingga subsidi yang ditanggung PLN tahun ini.
(Baca juga : Murah, Meriah, Mumpuni, Ini 3 Pilihan Samsung Galaxy Rp1 Jutaan untuk Anak Sekolah )
"Ketika tarif tidak disesuaikan (adjustment tarrif) tahun ini atau ditahan maka berdampak pada kompensasi. Sehingga kalau kita lihat subsidi listrik dan kompensasi mencapai Rp200,8 triliun," ujar Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi di acara diskusi virtual bertajuk Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Selasa (3/11/2020).
Baca Juga: Siap-siap! Tahun Depan Tarif Listrik Berpeluang Naik
Menurut dia agar anggaran tidak jebol untuk menanggung kompensasi yang lebih besar memang harga seharusnya dilepas. Namun demikian, tentu melihat kondisi pandemi seperti ini maka sulit dilakukan. Terkait subsidi, dari Kementerian ESDM telah mengusulkan adanya transformasi dari subsidi barang langsung diberikan kepada orang atau penerima manfaat.
(Baca juga : Murah, Meriah, Mumpuni, Ini 3 Pilihan Samsung Galaxy Rp1 Jutaan untuk Anak Sekolah )
"Ketika tarif tidak disesuaikan (adjustment tarrif) tahun ini atau ditahan maka berdampak pada kompensasi. Sehingga kalau kita lihat subsidi listrik dan kompensasi mencapai Rp200,8 triliun," ujar Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi di acara diskusi virtual bertajuk Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Selasa (3/11/2020).
Baca Juga: Siap-siap! Tahun Depan Tarif Listrik Berpeluang Naik
Menurut dia agar anggaran tidak jebol untuk menanggung kompensasi yang lebih besar memang harga seharusnya dilepas. Namun demikian, tentu melihat kondisi pandemi seperti ini maka sulit dilakukan. Terkait subsidi, dari Kementerian ESDM telah mengusulkan adanya transformasi dari subsidi barang langsung diberikan kepada orang atau penerima manfaat.
Lihat Juga :
