Dirjen EBTKE Paparkan Program Percepatan Pengembangan EBT di Komisi VII DPR RI
Rabu, 18 November 2020 - 13:10 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, sesuai dengan persetujuan dari Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran pada Badan Geologi untuk peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, dengan tambahan target sebesar 1446 MW pada tahun 2035.
“Dari sisi BBN, semua sudah menggunakan B30 sekarang secara penaggaran baik dalam pantauan kami, sekarang sedang kami siapkan bersama untuk mulai hal yang sama di 2021. Kami ada roadmap yang memang targetnya 2030 sektor energi harus berkontribusi sebesar 314 juta ton CO2, ini nanti akan dilakukan melalui EBT efisiensi pembangkitan listrik, konversi bahan bakar termasuk reklamasi paska tambang,” lanjut Dadan.
Secara rinci, Pemerintah melaksanakan beberapa strategi pengembangan EBT, yaitu melalui implementasi Peraturan Presiden tentang harga pembangkit tenaga listrik EBT, pengembangan REBID melalui PLTA dan PLTP skala besar terintegrasi dengan industri, pengembangan PLTS Skala Besar dan PLTS Atap, pengembangan REBED untuk memacu perekonomian wilayah termasuk daerah 3T, pengembangan biomassa melalui kebun/hutan energi, limbah pertanian, sampah kota, penambahan/modernisasi jaringan transmisi, menjadikan NTT sebagai lumbung energi (PLTS) dan peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah.
Dadan juga mengakui bahwa capaian porsi EBT saat ini memang masih kecil dibandingkan dengan besarnya potensi EBT di Indonesia sehingga tantangan yang harus dihadapi kedepannya masih sangat berat. Meski demikian, Pemerintah tetap optimis mencapai target bauran EBT.
“Dari tahun 2015 sampai sekarang, angkanya masih sekitar 10,9% bauran energi terbarukan dalam energi primer nasional yang didominasi oleh 3 sumber yaitu biofuel, PLTA dan panas bumi. Secara rata-rata terjadi kenaikan cukup baik, memang kalau untuk mencapai 23% di tahun 2025 memang jadi tantangan yang cukup besar buat kami,” pungkasnya.
“Dari sisi BBN, semua sudah menggunakan B30 sekarang secara penaggaran baik dalam pantauan kami, sekarang sedang kami siapkan bersama untuk mulai hal yang sama di 2021. Kami ada roadmap yang memang targetnya 2030 sektor energi harus berkontribusi sebesar 314 juta ton CO2, ini nanti akan dilakukan melalui EBT efisiensi pembangkitan listrik, konversi bahan bakar termasuk reklamasi paska tambang,” lanjut Dadan.
Secara rinci, Pemerintah melaksanakan beberapa strategi pengembangan EBT, yaitu melalui implementasi Peraturan Presiden tentang harga pembangkit tenaga listrik EBT, pengembangan REBID melalui PLTA dan PLTP skala besar terintegrasi dengan industri, pengembangan PLTS Skala Besar dan PLTS Atap, pengembangan REBED untuk memacu perekonomian wilayah termasuk daerah 3T, pengembangan biomassa melalui kebun/hutan energi, limbah pertanian, sampah kota, penambahan/modernisasi jaringan transmisi, menjadikan NTT sebagai lumbung energi (PLTS) dan peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah.
Dadan juga mengakui bahwa capaian porsi EBT saat ini memang masih kecil dibandingkan dengan besarnya potensi EBT di Indonesia sehingga tantangan yang harus dihadapi kedepannya masih sangat berat. Meski demikian, Pemerintah tetap optimis mencapai target bauran EBT.
“Dari tahun 2015 sampai sekarang, angkanya masih sekitar 10,9% bauran energi terbarukan dalam energi primer nasional yang didominasi oleh 3 sumber yaitu biofuel, PLTA dan panas bumi. Secara rata-rata terjadi kenaikan cukup baik, memang kalau untuk mencapai 23% di tahun 2025 memang jadi tantangan yang cukup besar buat kami,” pungkasnya.
(alf)
Lihat Juga :
