Ketahanan Pangan Terjaga Petani Sejahtera
Sabtu, 21 November 2020 - 06:17 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, di era digitalisasi para pelaku di sektor pertanian pun akan dimudahkan dengan pasar induk berjejaring nasional. Sudah ada pasar induk nasional, namun belum berjejaring hingga daerah. Jika berjejaring, petani akan dapat data yang benar dan aktual. (Baca juga: Jangan Kendor, Olahraga Harus tetap Dilakukan di Masa Pandemi)
Hal yang paling penting, saat ini petani dihubungkan langsung dengan pasar dan pasar juga dapat menentukan komoditas apa yang dibutuhkan. "Dengan begitu, petani yakin apa yang ditanam akan menghasilkan karena sesuai yang diinginkan oleh pasar. Kesejahteraan petani pun dapat diraih," sambungnya.
Ketahanan pangan pun menjadi program sejumlah kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), misalnya, mendukung upaya pencapaian ketahanan pangan nasional melalui pembangunan irigasi dan bendungan di berbagai wilayah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, air menjadi bagian terkecil dalam mendukung pertanian. Hanya 18%, namun jika tidak tersedia pertanian pun tidak berhasil. Air rentan terhadap dinamika iklim, maka sangat penting membangun jaringan irigasi dan bendungan.
Kini terdapat 7,3 juta hektare lahan irigasi tetapi, per 2014, bendungan baru bisa menyuplai 11% kebutuhannya. Tahun 2019 bertambah menjadi sekitar 12%. “Pada 2024, kalau 61 bendungan yang direncanakan selesai dibangun akan meningkatkan suplai air ke jaringan irigasi mencapai 16%,” katanya. Tahun ini ada empat bendungan yang selesai dikerjakan, yaitu Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur; Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan; Passelloreng di Wajo, Sulawesi Selatan; dan Napungete di Sikka, NTT. (Baca juga: Demi Langit Biru, Premium Dihapus?)
Berbeda dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengerahkan pengetahuan dan perkembangan teknologi untuk memanfaatkan kondisi lingkungan bagi ketahanan pangan. Selain itu, fokus Kementerian LHK untuk memastikan setiap pembangunan berbasis lahan harus selalu aman untuk pemulihan lingkungannya. "Dalam setiap perencanaan kita menyoroti wilayah jelajah satwa karena kita sudah tidak boleh lagi mengulang fragmentasi wilayah jelajah satwa," kata Menteri LKH Siti Nurbaya.
Kementerian LHK pun berperan untuk mencapai ketahanan pangan melalui sejumlah pendekatan. Pertama, pendekatan kewilayahan untuk ketahanan pangan. Pendekatan itu dilakukan di Kalimantan Tengah melalui pembentukan food estate. Kedua, memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan melalui perhutanan sosial.
Saat ini luas perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta hektare dari target 11,7 hektare. Diharapkan akhir 2020 sudah mencapai minimal 4,5 juta hektare.
Hal yang paling penting, saat ini petani dihubungkan langsung dengan pasar dan pasar juga dapat menentukan komoditas apa yang dibutuhkan. "Dengan begitu, petani yakin apa yang ditanam akan menghasilkan karena sesuai yang diinginkan oleh pasar. Kesejahteraan petani pun dapat diraih," sambungnya.
Ketahanan pangan pun menjadi program sejumlah kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), misalnya, mendukung upaya pencapaian ketahanan pangan nasional melalui pembangunan irigasi dan bendungan di berbagai wilayah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, air menjadi bagian terkecil dalam mendukung pertanian. Hanya 18%, namun jika tidak tersedia pertanian pun tidak berhasil. Air rentan terhadap dinamika iklim, maka sangat penting membangun jaringan irigasi dan bendungan.
Kini terdapat 7,3 juta hektare lahan irigasi tetapi, per 2014, bendungan baru bisa menyuplai 11% kebutuhannya. Tahun 2019 bertambah menjadi sekitar 12%. “Pada 2024, kalau 61 bendungan yang direncanakan selesai dibangun akan meningkatkan suplai air ke jaringan irigasi mencapai 16%,” katanya. Tahun ini ada empat bendungan yang selesai dikerjakan, yaitu Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur; Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan; Passelloreng di Wajo, Sulawesi Selatan; dan Napungete di Sikka, NTT. (Baca juga: Demi Langit Biru, Premium Dihapus?)
Berbeda dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengerahkan pengetahuan dan perkembangan teknologi untuk memanfaatkan kondisi lingkungan bagi ketahanan pangan. Selain itu, fokus Kementerian LHK untuk memastikan setiap pembangunan berbasis lahan harus selalu aman untuk pemulihan lingkungannya. "Dalam setiap perencanaan kita menyoroti wilayah jelajah satwa karena kita sudah tidak boleh lagi mengulang fragmentasi wilayah jelajah satwa," kata Menteri LKH Siti Nurbaya.
Kementerian LHK pun berperan untuk mencapai ketahanan pangan melalui sejumlah pendekatan. Pertama, pendekatan kewilayahan untuk ketahanan pangan. Pendekatan itu dilakukan di Kalimantan Tengah melalui pembentukan food estate. Kedua, memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan melalui perhutanan sosial.
Saat ini luas perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta hektare dari target 11,7 hektare. Diharapkan akhir 2020 sudah mencapai minimal 4,5 juta hektare.
Lihat Juga :
