OJK Siapkan Kebijakan Strategis Genjot Pasar Modal Tahun Depan
Selasa, 01 Desember 2020 - 12:08 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian, kebijakan strategis kedua adalah penerbitan POJK tentang Disgorgement/Disgorgement Fund. Luthfy menyebut bahwa peraturan ini telah mendapat persetujuan dari dewan komisioner OJK saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.
Dengan adanya POJK ini diharapkan setiap kali ada masalah di pasar modal Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi investor maka ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengembalikan kerugian kepada investor.
"Kenapa menjadi lama sekali proses penyusunan peraturan ini? ternyata memang banyak isu yang berkaitan soal bagaimana memaksa orang untuk membayar atau mengembalikan uangnya seperti apa, ini butuh regulasi, koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa itu," kata dia.
Baca Juga: IHSG Diproyeksi Tembus 6.800 Tahun Depan, Simak Faktor Pendorongnya
Dia menyebut, OJK juga melakukan koordinasi dengan Kejaksaan agar jaksa bisa membantu pelaksanaan pengembalian keuntungan tidak sah ini. Ternyata, ada jalan bahwa jaksa juga dapat berfungsi sebagai pengacara negara yang bisa diminta bantuan untuk membantu enforcement OJK setelah menerapkan prinsip ini. "Harapannya nanti perlindungan kepada investor akan semakin baik karena OJK sudah memiliki mekanisme untuk disgorgement," ucapnya.
Dengan adanya POJK ini diharapkan setiap kali ada masalah di pasar modal Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi investor maka ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengembalikan kerugian kepada investor.
"Kenapa menjadi lama sekali proses penyusunan peraturan ini? ternyata memang banyak isu yang berkaitan soal bagaimana memaksa orang untuk membayar atau mengembalikan uangnya seperti apa, ini butuh regulasi, koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa itu," kata dia.
Baca Juga: IHSG Diproyeksi Tembus 6.800 Tahun Depan, Simak Faktor Pendorongnya
Dia menyebut, OJK juga melakukan koordinasi dengan Kejaksaan agar jaksa bisa membantu pelaksanaan pengembalian keuntungan tidak sah ini. Ternyata, ada jalan bahwa jaksa juga dapat berfungsi sebagai pengacara negara yang bisa diminta bantuan untuk membantu enforcement OJK setelah menerapkan prinsip ini. "Harapannya nanti perlindungan kepada investor akan semakin baik karena OJK sudah memiliki mekanisme untuk disgorgement," ucapnya.
(nng)
Lihat Juga :
