OJK Siapkan Kebijakan Strategis Genjot Pasar Modal Tahun Depan
Selasa, 01 Desember 2020 - 12:08 WIB
loading...
FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan dua kebijakan strategis untuk pasar modal Indonesia tahun 2021 mendatang. Adapun dua kebijakan tersebut diantaranya Peraturan OJK (POJK) tentang Securities Crowdfunding dan POJK tentang Disgorgement/Disgorgement Fund.
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady menjelaskan, POJK tentang Securities Crowdfunding merupakan upaya pihaknya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dimana sasaran utamanya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun POJK ini diharapkan bisa diterbitkan pada bulan ini dan saat ini masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kita melihat saat ini sudah ada aturan tentang equity crowdfunding, kita launching 2018 baru ada 111 emiten yang mencari dana lewat platform crowdfunding dengan nilai emisi Rp150an miliar, masih kecil sekali. kita cari tau kenapa ga tumbuh dengan bagus? karena ternyata pelaku UMKM banyak yang punya bentuk hukumnya bukan perseroan terbatas (PT)," ujar Luthfy dalam Media Gathering 2020, Selasa (1/12/2020).
"Kita coba perluas itu, kita revisi POJK tentang equity crowdfunding sehingga memungkinkan bentuk usaha yang bukan PT itu bisa rising fund melalui platform crowdfunding," sambungnya.
Baca Juga: OJK: Kondisi Pasar Modal RI Berangsur Membaik
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady menjelaskan, POJK tentang Securities Crowdfunding merupakan upaya pihaknya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dimana sasaran utamanya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun POJK ini diharapkan bisa diterbitkan pada bulan ini dan saat ini masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kita melihat saat ini sudah ada aturan tentang equity crowdfunding, kita launching 2018 baru ada 111 emiten yang mencari dana lewat platform crowdfunding dengan nilai emisi Rp150an miliar, masih kecil sekali. kita cari tau kenapa ga tumbuh dengan bagus? karena ternyata pelaku UMKM banyak yang punya bentuk hukumnya bukan perseroan terbatas (PT)," ujar Luthfy dalam Media Gathering 2020, Selasa (1/12/2020).
"Kita coba perluas itu, kita revisi POJK tentang equity crowdfunding sehingga memungkinkan bentuk usaha yang bukan PT itu bisa rising fund melalui platform crowdfunding," sambungnya.
Baca Juga: OJK: Kondisi Pasar Modal RI Berangsur Membaik
Lihat Juga :
