Infrastruktur Tetap Prioritas, Menteri Basuki Kebut Belanja Berkualitas dan Lelang

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta, seluruh insan PUPR untuk terus menjaga kekompakan dan kerjasama mengingat pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas Kabinet Indonesia Maju (periode 2020–2024) sesuai visi Presiden Joko Widodo. Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan dan jajaran PUPR untuk menjaga konsistensi, semangat dan kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan kinerja terbaiknya, terutama dalam memberikan perhatian pada kualitas belanja APBN.

Demikian disampaikan Menteri Basuki dalam sambutannya pada upacara memperingati Hari Bakti PU ke-75 di kantor Kementerian PUPR, Jakarta yang diikuti secara virtual oleh seluruh Balai-balai Kementerian PUPR dari Sabang sampai Merauke sesuai Protokol Kesehatan COVID-19. Tema Hari Bakti PU tahun 2020 yakni “75 Tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri”.

(Baca Juga: 5 KSPN Super Prioritas Jadi Strategi Dongkrak Perekonomian Daerah )

Bertindak sebagai komandan upacara Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman dan dihadiri oleh para pejabat tinggi madya, pratama dan pegawai Kementerian PUPR.

“Saya berpesan sebagai Insan PUPR, kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja APBN . Tidak hanya mempercepat waktu pelaksanaannya, namun dengan belanja yang berkualitas, yakni ekonomis artinya spending less. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan terakhir, efisien (spending wisely) secara bijaksana kita putuskan seberapa besar dan pentingnya belanja untuk suatu pekerjaan,” tegas Menteri Basuki.

Sebagai langkah awal, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR telah memulai lelang dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, sejak Oktober 2020. Adapun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada 3 Desember 2020, total realisasi paket yang telah dilelang sebanyak 4.067 paket senilai Rp 46,63 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.

(Baca Juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, PUPR Tender 1.900 Paket Kegiatan )

Memasuki tahun 2021, Menteri Basuki menyatakan, amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar seiring dengan alokasi APBN yang terus meningkat menjadi sebesar Rp.149,8 Triliun. Menurutnya Pagu Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.

Kelima fokus program tersebut antara lain yang pertama untuk pengembangan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, untuk dukungan pengembangan Kawasan industri di Batang (Jateng) dan Subang (Jawa Barat). Ketiga, untuk dukungan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang).

“Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi PKT tahun 2020 sebesar Rp. 13 triliun dengan serapan tenaga kerja 700 ribu orang, ditingkatkan alokasinya menjadi Rp. 18 Triliun di tahun 2021 ini dengan target serapan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 juta orang, serta penyelesaian tugas khusus dan proyestrategis nasional yang diberikan,” tuturnya.