Kenaikan Pungutan Ekspor CPO hanya akan Membunuh Petani Sawit
loading...
A
A
A
“(Kebijakan itu) sangat membunuh petani. Kapan petani menikmati harga TBS yang bagus? Jelas ini hanya untuk kepentingan para taipan dan mereka (taipan) disubsidi petani,” kata Darto.
Kebijakan tersebut dinilai Darto salah kaprah karena dikeluarkan saat pandemi Covid-19 dan tidak melibatkan petani. Kebijakan ini, kata Darto, hanya untuk menyukseskan kepentingan program biodiesel di mana industrinya hanya dimiliki segelintir taipan saja.
(Baca juga:Dibanding Minyak Nabati Lainnya, Sawit Dianggap Enggak Rakus Lahan)
“Ini hanya mau mengejar target untuk melangkah ke B40 dan merugikan petani kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dievalusi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Darto juga mengkritisi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang diberikan kewenangan pemerintah mengelola dana hasil pungutan ekspor. Menurut Darto, BPDP-KS kurang transparan dalam mengelola dana tersebut. “Badan yang mengelola dana sawit ini tidak ada transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Kebijakan tersebut dinilai Darto salah kaprah karena dikeluarkan saat pandemi Covid-19 dan tidak melibatkan petani. Kebijakan ini, kata Darto, hanya untuk menyukseskan kepentingan program biodiesel di mana industrinya hanya dimiliki segelintir taipan saja.
(Baca juga:Dibanding Minyak Nabati Lainnya, Sawit Dianggap Enggak Rakus Lahan)
“Ini hanya mau mengejar target untuk melangkah ke B40 dan merugikan petani kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dievalusi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Darto juga mengkritisi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang diberikan kewenangan pemerintah mengelola dana hasil pungutan ekspor. Menurut Darto, BPDP-KS kurang transparan dalam mengelola dana tersebut. “Badan yang mengelola dana sawit ini tidak ada transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
(dar)
Explore More