Butuh Peran Swasta Bangun Desa Mandiri Peduli Gambut

“Data ini harus ada sehingga menjadikan perencanaan desa sesuai desanya masing-masing sesuai arah perencanaan pembangunan yang faktual di desa-desa itu. Sehingga kita mendesain program tidak melalui perasaan,” ujar dia.

Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adiyani menyebut, langkah percepatan pembangunan desa mandiri peduli gambut masuk dalam perhatian pemerintah provinsi dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.



“Dengan aturan itu, dari 2019 hingga 2023 akan diwujudkan paling sedikit 425 desa mandiri,” kata Adiyani.

Sebagai langkah taktis, Deputi Bidang Sosialisasi, Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Myrna A. Safitri memaparkan perlunya kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan empat pilar kerangka kerja Desa Peduli Gambut (DPG) yaitu pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan hukum.

“Ini bukan pendekatan tunggal desa per desa, kawasan pertumbuhan ekonomi. Itu menjadi entry point kawasan pedesaan di lanskap ekosistem gambut dalam melakukan kegiatan ramah gambut,” kata Myrna.

Myrna menyebut, kegiatan revitalisasi ekonomi itu untuk meningkatkan peran kelompok perempuan dalam menanam tanaman obat, peran pendidik dalam mengajarkan peran ekosistem gambut, dan kemitraan.

“Ini menjadi upaya bersama untuk membangun sinergi efektif berdasar prinsip tata kelola yang baik pembangunan desa mandiri peduli gambut,” ujar dia.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyebut peran pemaksimalan lahan gambut bisa diberikan melalui edukasi. Harapannya, pemaksimalan lahan gambut bisa memberi dampak kesejahteraan gambut sekaligus menjaga ekosistemnya.

Muda memaparkan di wilayah yang dia pimpin sudah menerapkan penguatan ekonomi desa melalui Sistem Keuangan Desa Online. Dengan sistem itu diharapkan dana yang masuk ke kantong pemerintah desa tidak mengalami pemotongan.