Hipmi Minta Pemerintah Bagi-Bagi Proyek Infrastruktur ke Swasta
Senin, 14 Desember 2020 - 16:35 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta kepada pemerintah agar melibatkan pengusaha swasta dalam negeri untuk pembangunan proyek infrastruktur . Hipmi menilai bahwa selama ini pemerintah hanya menggunakan peran BUMN saja.
Ketua Bidang Perhubungan dan BUMN Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Arya Kuntadi mengatakan, selama ini pembangunan proyek-proyek pemerintah, khususnya infrastruktur, tidak banyak melibatkan pengusaha swasta. Semua digarap BUMN, anak perusahaan BUMN, dan cucu perusahaan BUMN. ( Baca juga:Menteri Basuki Tawarkan 17 Proyek Tol ke BUMN dan Swasta )
"Itu pula yang menjadi salah satu penyebab masifnya pembangunan infrastruktur tidak terlalu berdampak pada konsumsi domestik di sektor swasta," ujar Arya, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (14/12/2020).
Meski demikian, menurutnya, hal tersebut dapat dipahami, mengingat dalam lima tahun terakhir pemerintah menggunakan BUMN sebagai lokomotif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ke depan pemerintah tidak bisa lagi hanya bergantung pada BUMN untuk membangun infrastruktur.
"Perlu ada pelibatan dengan swasta. Proyek infrstruktur tidak bisa semuanya dicover lewat BUMN. Sebab, proyeknya semakin banyak, sedangkan kapasitas keuangan, operasional, dan sumber daya manusia (SDM) pasti terbatas. Kolaborasi dan sinergi harus diciptakan," ucapnya.
Ketua Bidang Perhubungan dan BUMN Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Arya Kuntadi mengatakan, selama ini pembangunan proyek-proyek pemerintah, khususnya infrastruktur, tidak banyak melibatkan pengusaha swasta. Semua digarap BUMN, anak perusahaan BUMN, dan cucu perusahaan BUMN. ( Baca juga:Menteri Basuki Tawarkan 17 Proyek Tol ke BUMN dan Swasta )
"Itu pula yang menjadi salah satu penyebab masifnya pembangunan infrastruktur tidak terlalu berdampak pada konsumsi domestik di sektor swasta," ujar Arya, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (14/12/2020).
Meski demikian, menurutnya, hal tersebut dapat dipahami, mengingat dalam lima tahun terakhir pemerintah menggunakan BUMN sebagai lokomotif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ke depan pemerintah tidak bisa lagi hanya bergantung pada BUMN untuk membangun infrastruktur.
"Perlu ada pelibatan dengan swasta. Proyek infrstruktur tidak bisa semuanya dicover lewat BUMN. Sebab, proyeknya semakin banyak, sedangkan kapasitas keuangan, operasional, dan sumber daya manusia (SDM) pasti terbatas. Kolaborasi dan sinergi harus diciptakan," ucapnya.
Lihat Juga :
