Belum Ada Satu pun Pemda yang Sukses 'Pecahkan Telur' Obligasi Daerah

JAKARTA - Pemerintah mendorong penerbitan obligasi daerah segera direalisasikan. Sejak dibuka akses obligasi daerah pada tahun 2000, masih belum ada satu pun pemda yang sukses pecah telur menerbitkan surat utangnya.

Analis Pefindo Muhammad Try Satria Pranata menilai di tahun 2021 harusnya menjadi momen akselerasi pemerintah daerah mempersiapkan obligasi daerah. Kebutuhan untuk obligasi daerah disebutnya semakin mendesak karena pemda harus mengejar ketinggalannya membangun akibat fokus pada pandemi Covid-19. ( Baca juga:Jokowi Dorong Daerah Percepat Terbitkan Surat Utang )

"Dalam 1-2 tahun ini kemungkinan belanja modal infrastruktur pemda akan dialokasikan ke pos belanja tidak terduga. Tapi untuk tiga tahun ke depan harusnya pemda mengejar ketinggalannya membangun infrastruktur. Jadi sekarang momen akselerasi mematangkan persiapannya," ujar Satria dalam siaran live Market Review di IDX Channel hari ini (14/12).

Dia menilai pemda membutuhkan perubahan mindset karena belum ada satu pun yang menerbitkan surat utangnya. Selama ini pemda sudah nyaman dengan jatah APBD yang diterima dari pemerintah pusat. Sementara dengan tidak ada yang memulai maka seluruh pemda akan saling menunggu untuk memulai.

"Butuh perubahan mindset pemda karena sudah nyaman dengan APBD. Sementara ada pemda yang sudah memiliki perencanaan matang potensial menerbitkan surat utang. Khususnya kawasan Timur yang belum memiliki infrastruktur jalan penghubung seperti di Jawa," jelasnya.

Secara risiko dia juga menilai, pemda cenderung akan lebih aman dibandingkan korporasi swasta. Namun masih di bawah risiko pemerintah pusat. Pemda biasanya memiliki pos belanja dan pendapatan yang hampir sama sehingga risikonya cukup rendah. ( Baca juga:Polri Sebut Habib Rizieq Ditahan Bukan Karena Kerumunan tapi Penghasutan )

"Pemda lebih aman dibandingkan korporasi swasta karena pendapatannya mengandalkan pajak yang bisa diestimasi," tambahnya.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar akses pembiayaan bagi masyarakat terus ditingkatkan. Jokowi mengatakan bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat infrastruktur percepatan akses keuangan.

Terkait penguatan infrastruktur tersebut dia mendorong agar penerbitan obligasi daerah segera direalisasikan. “Pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa. Termasuk juga percepatan penerbitan obligasi daerah. Ini penting," kata Jokowi.