Anggaran Kartu Prakerja Dipotong Rp10 Triliun, Apa Kabar Korban PHK?
Selasa, 15 Desember 2020 - 19:44 WIB
loading...
FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memangkas anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun di 2021. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran 2020 mencapai Rp20 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi dana program Kartu Prakerja akan disesuaikan dengan kondisi atau situasi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19.
"Tentunya yang tahun ini kita selenggarakan dengan dana Rp 20 triliun dan tahun depan kita akan kembali ke dana yang Rp10 triliun karena program bantuan pemerintah disesuaikan dengan situasi dengan harapannya pandemi ini akan turun," ujar Airlangga kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: Luhut Pastikan Tidak Ada PSBB di DKI Jakarta, Ini Gantinya
Pemerintah menargetkan penyesuaian akan dilakukan pada kuartal II 2021. Di mana, konsep atau desain Kartu Prakerja apakah akan direalisasikan berdasarkan skema awal sebelum pandemi atau adanya elaborasi antara virtual dan fisik. Penyesuaian sendiri akan dilakukan setelah Kemenko Perekonomian melakukan mengevaluasi pelaksanaan programnya pada kuartal I 2021, serta kondisi setelah proses vaksinasi Covid-19 nantinya.
"Kita berharap tahun depan vaksinasi sudah dimulai jadi tentunya program Kartu Prakerja ini kita akan lanjutkan dengan model yang seperti sekarang. Tetapi nanti kita akan evaluasi di kuartal II 2021, apakah di kuartal II kita kembalikan kepada program yang kita rencanakan sebelumnya, dan tentu itu kita lihat dari kuartal I 2021, capaiannya.
Meski begitu, Airlangga optimis jika pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan akan kembali bergeliat. Indikator itu, kata dia, bisa dilihat berdasarkan surplus nilai ekspor Indonesia yang mengalami surplus. Di mana, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai 15,28 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik 6,36 persen dari 14,36 miliar dolar AS pada Oktober 2020. Sedangkan nilai impor mencapai 12,66 miliar dolar AS atau meningkat 17,4 persen dari 10,79 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.
Baca Juga: Ledakan PHK Makin Ngeri, Jokowi: Ini PR yang Harus Kita Selesaikan
Indikator lain adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa melesat hingga mencapai rekor 6.800 pada akhir Desember 2021. Prediksi ini disampaikan oleh JPMorgan, perusahaan jasa keuangan global asal AS. "Kita ketahui bersama capaiannya dari segi ekonomi, kita melihat ada tanda-tanda pemulihan ekonomi yang secara garis besar tadi sudah ada. Ada rilis dari BPS dan ekspor kita juga tinggi kemudian juga terkait dengan kita mengetahui di bursa saham indeks kita sudah berada di atas 6100 JPMorgan menargetkan kita sudah ada 6800 di tahun depan," katanya. Dengan indikator tersebut diatas, maka kemungkinan besar pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap sejumlah program, termasuk Kartu Prakerja.
"Tentunya yang tahun ini kita selenggarakan dengan dana Rp 20 triliun dan tahun depan kita akan kembali ke dana yang Rp10 triliun karena program bantuan pemerintah disesuaikan dengan situasi dengan harapannya pandemi ini akan turun," ujar Airlangga kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: Luhut Pastikan Tidak Ada PSBB di DKI Jakarta, Ini Gantinya
Pemerintah menargetkan penyesuaian akan dilakukan pada kuartal II 2021. Di mana, konsep atau desain Kartu Prakerja apakah akan direalisasikan berdasarkan skema awal sebelum pandemi atau adanya elaborasi antara virtual dan fisik. Penyesuaian sendiri akan dilakukan setelah Kemenko Perekonomian melakukan mengevaluasi pelaksanaan programnya pada kuartal I 2021, serta kondisi setelah proses vaksinasi Covid-19 nantinya.
"Kita berharap tahun depan vaksinasi sudah dimulai jadi tentunya program Kartu Prakerja ini kita akan lanjutkan dengan model yang seperti sekarang. Tetapi nanti kita akan evaluasi di kuartal II 2021, apakah di kuartal II kita kembalikan kepada program yang kita rencanakan sebelumnya, dan tentu itu kita lihat dari kuartal I 2021, capaiannya.
Meski begitu, Airlangga optimis jika pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan akan kembali bergeliat. Indikator itu, kata dia, bisa dilihat berdasarkan surplus nilai ekspor Indonesia yang mengalami surplus. Di mana, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai 15,28 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik 6,36 persen dari 14,36 miliar dolar AS pada Oktober 2020. Sedangkan nilai impor mencapai 12,66 miliar dolar AS atau meningkat 17,4 persen dari 10,79 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.
Baca Juga: Ledakan PHK Makin Ngeri, Jokowi: Ini PR yang Harus Kita Selesaikan
Indikator lain adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa melesat hingga mencapai rekor 6.800 pada akhir Desember 2021. Prediksi ini disampaikan oleh JPMorgan, perusahaan jasa keuangan global asal AS. "Kita ketahui bersama capaiannya dari segi ekonomi, kita melihat ada tanda-tanda pemulihan ekonomi yang secara garis besar tadi sudah ada. Ada rilis dari BPS dan ekspor kita juga tinggi kemudian juga terkait dengan kita mengetahui di bursa saham indeks kita sudah berada di atas 6100 JPMorgan menargetkan kita sudah ada 6800 di tahun depan," katanya. Dengan indikator tersebut diatas, maka kemungkinan besar pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap sejumlah program, termasuk Kartu Prakerja.
(nng)
Lihat Juga :
