Masa Krisis, Stabilitas Perbankan Perlu Dijaga
Rabu, 13 Mei 2020 - 22:51 WIB
loading...
Pengamat ekonomi dan perbankan Eko B Supriyanto menegaskan, dalam masa krisis saat ini perbankan merupakan jantung perekonomian bangsa. Untuk itu semua pihak perlu menjaga stabilitas, bukan malah membuat efek buruk. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi dan perbankan Eko B Supriyanto menegaskan, dalam masa krisis saat ini perbankan merupakan jantung perekonomian bangsa. Untuk itu semua pihak perlu menjaga stabilitas, bukan malah membuat efek buruk terhadap sistem perbankan Indonesia.
Eko menyayangkan pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna yang mengumumkan nama 7 bank yang tidak diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pernyataan tersebut dinilai terlalu lebay.
"Semua pihak setidaknya harus menjaga agar tidak celometan dalam memberi komentar “miring” mengenai bank. Jangan sampai penyataan disalah persepsikan oleh public. Adalah hak BPK untuk mengumumkan hasil itu, namun harusnya tidak memberi highlight nama 7 bank yang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Apalagi, hasil audit itu tidak terjadi pada tahun 2020. Past performance yang situasi dan kondisinya berubah," ujar Eko dalam keterangannya.
Menurutnya sebuah bank berbeda dengan rumah sakit, atau perusahaan di sektor riil. Pasalnya, kepanikan pada satu bank akan menimbulkan kepanikan pada bank lain. "Pertanyaan yang selalu muncul, bank-bank mana lagi? Tapi, menurut pengalaman krisis 1998 dan 2008, selalu ada yang namanya fligt to quality, dana berpindah ke tempat yang dinilai lebih aman," katanya.
Dia menuturkan, efek pengungkapan nama-nama bank ke publik akan membuat nasabah gelisah, meski kondisi bank-bank yang disebut BPK itu sudah berbeda dari temuan BPK antara tahun 2017-2019. Bisa jadi bank-bank itu tidak seperti yang digambarkan dari temuan BPK.
Eko menyayangkan pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna yang mengumumkan nama 7 bank yang tidak diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pernyataan tersebut dinilai terlalu lebay.
"Semua pihak setidaknya harus menjaga agar tidak celometan dalam memberi komentar “miring” mengenai bank. Jangan sampai penyataan disalah persepsikan oleh public. Adalah hak BPK untuk mengumumkan hasil itu, namun harusnya tidak memberi highlight nama 7 bank yang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Apalagi, hasil audit itu tidak terjadi pada tahun 2020. Past performance yang situasi dan kondisinya berubah," ujar Eko dalam keterangannya.
Menurutnya sebuah bank berbeda dengan rumah sakit, atau perusahaan di sektor riil. Pasalnya, kepanikan pada satu bank akan menimbulkan kepanikan pada bank lain. "Pertanyaan yang selalu muncul, bank-bank mana lagi? Tapi, menurut pengalaman krisis 1998 dan 2008, selalu ada yang namanya fligt to quality, dana berpindah ke tempat yang dinilai lebih aman," katanya.
Dia menuturkan, efek pengungkapan nama-nama bank ke publik akan membuat nasabah gelisah, meski kondisi bank-bank yang disebut BPK itu sudah berbeda dari temuan BPK antara tahun 2017-2019. Bisa jadi bank-bank itu tidak seperti yang digambarkan dari temuan BPK.
Lihat Juga :
