Digitalisasi dan Otomatisasi Tuntut Perubahan Sistem Jaminan Sosial
loading...
A
A
A
JAKARTA - Di tengah berbagai isu utama jaminan sosial dari berbagai perspektif, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa pemerintah terus menyempurnakan sistem jaminan sosial . Tujuannya, agar seluruh warga negara semakin terlindungi dan kesejahteraannya meningkat sesuai dengan amanat konstitusi.
"Pemerintah memastikan warga negara mendapatkan perlindungan, baik melalui skema kontribusi atau non-kontribusi sehingga terbangun komitmen sosial yang baik antar pemerintah dan warga negara melalui kontribusi tenaga kerja, sosial, usaha ekonomi dan pembayaran pajak," kata Ida pada acara Webinar Dewas Menyapa Indonesia: "Future Challenges Social Security Outlook 2021" di Jakarta, Senin (21/12/2020).
Ida mengatakan, dengan berinvestasi pada sistem jaminan sosial secara inklusif, responsif dan komprehensif non-diskriminasi, akan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi dan politik serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Pun memperkecil ketimpangan maupun kesenjangan sekaligus meningkatkan produktivitas yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Di seluruh dunia, perkembangan dunia kerja saat ini mulai didominasi oleh pekerja muda atau biasa disebut generasi milenial kelahiran sekitar tahun 1980-1995 yang memiliki cara pandang sendiri dalam dunia kerja," katanya. ( Baca juga:Waspada! Pembangkit Listrik hingga Kilang Minyak Jadi Incaran Penjahat Siber )
Ida menambahkan pergeseran paradigma perlindungan pekerja di tengah era digitalisasi dan otomatisasi, harus tetap berpegang teguh pada menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Menurutnya, rakyat berhak untuk mendapatkan kesempatan sama sebagai upaya pengembangan dirinya.
"Yakni melalui kemandirian sebagai manusia bermartabat dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya secara layak, memperkecil risiko sosial, menjangkau kepesertaan yang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh rakyat," katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengubah paradigma perlindungan pekerja akibat model pekerjaan di masa depan yang tak lagi sama dengan saat ini. Tidak sekedar melindungi status pekerjaan tetap namun lebih fokus pada kemampuan bekerja yang dapat tercapai melalui ketrampilan yang dapat berubah dan beradaptasi secara dinamis. ( Baca juga:Soal Mimpi Bertemu Rasulullah, Polda Metro Minta Haikal Hassan Menghadap Hari Ini )
Ida menilai Indonesia harus mampu menginspirasi negara lain dalam perluasan cakupan kepesertaan dan optimalisasi layanan dengan mengajak milenial ke dalam sistem jaminan sosial. Menaker Ida meyakini dengan pendekatan kreatif, inovatif, mudah diaplikasikan dan mempunyai nilai tambah yang bermanfaat sesuai dengan cara hidup dan kebutuhan mereka.
"Pemerintah telah melakukan pemetaan untuk membantu input SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau kesempatan yang tumbuh untuk berwirausaha," ujarnya.
Ida berharap Webinar Dewas Menyapa Indonesia: "Future Challenges Social Security Outlook 2021" akan menghasilkan ide dan masukan bagi pembangunan, pengembangan, dan penyempurnaan sistem jaminan sosial dengan melibatkan berbagai sumber daya dan dukungan teknis di bidang ini.
"Saya sangat menunggu hasil rumusan rekomendasi dari penyelenggaraan webinar ini, sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya mencapai sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh bagi seluruh rakyat," pungkasnya.
"Pemerintah memastikan warga negara mendapatkan perlindungan, baik melalui skema kontribusi atau non-kontribusi sehingga terbangun komitmen sosial yang baik antar pemerintah dan warga negara melalui kontribusi tenaga kerja, sosial, usaha ekonomi dan pembayaran pajak," kata Ida pada acara Webinar Dewas Menyapa Indonesia: "Future Challenges Social Security Outlook 2021" di Jakarta, Senin (21/12/2020).
Ida mengatakan, dengan berinvestasi pada sistem jaminan sosial secara inklusif, responsif dan komprehensif non-diskriminasi, akan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi dan politik serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Pun memperkecil ketimpangan maupun kesenjangan sekaligus meningkatkan produktivitas yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Di seluruh dunia, perkembangan dunia kerja saat ini mulai didominasi oleh pekerja muda atau biasa disebut generasi milenial kelahiran sekitar tahun 1980-1995 yang memiliki cara pandang sendiri dalam dunia kerja," katanya. ( Baca juga:Waspada! Pembangkit Listrik hingga Kilang Minyak Jadi Incaran Penjahat Siber )
Ida menambahkan pergeseran paradigma perlindungan pekerja di tengah era digitalisasi dan otomatisasi, harus tetap berpegang teguh pada menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Menurutnya, rakyat berhak untuk mendapatkan kesempatan sama sebagai upaya pengembangan dirinya.
"Yakni melalui kemandirian sebagai manusia bermartabat dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya secara layak, memperkecil risiko sosial, menjangkau kepesertaan yang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh rakyat," katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengubah paradigma perlindungan pekerja akibat model pekerjaan di masa depan yang tak lagi sama dengan saat ini. Tidak sekedar melindungi status pekerjaan tetap namun lebih fokus pada kemampuan bekerja yang dapat tercapai melalui ketrampilan yang dapat berubah dan beradaptasi secara dinamis. ( Baca juga:Soal Mimpi Bertemu Rasulullah, Polda Metro Minta Haikal Hassan Menghadap Hari Ini )
Ida menilai Indonesia harus mampu menginspirasi negara lain dalam perluasan cakupan kepesertaan dan optimalisasi layanan dengan mengajak milenial ke dalam sistem jaminan sosial. Menaker Ida meyakini dengan pendekatan kreatif, inovatif, mudah diaplikasikan dan mempunyai nilai tambah yang bermanfaat sesuai dengan cara hidup dan kebutuhan mereka.
"Pemerintah telah melakukan pemetaan untuk membantu input SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau kesempatan yang tumbuh untuk berwirausaha," ujarnya.
Ida berharap Webinar Dewas Menyapa Indonesia: "Future Challenges Social Security Outlook 2021" akan menghasilkan ide dan masukan bagi pembangunan, pengembangan, dan penyempurnaan sistem jaminan sosial dengan melibatkan berbagai sumber daya dan dukungan teknis di bidang ini.
"Saya sangat menunggu hasil rumusan rekomendasi dari penyelenggaraan webinar ini, sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya mencapai sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh bagi seluruh rakyat," pungkasnya.
(uka)