BPK Periksa Tiga Perusahaan Terkait Korupsi Bansos

Selasa, 29 Desember 2020 - 13:06 WIB
loading...
BPK Periksa Tiga Perusahaan...
Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperluas cakupan pemeriksaan terhadap pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020. Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, saat ini pemeriksaan sudah berjalan dan memasuki tahap akhir.

Ada tiga perusahaan yang tengah diperiksa dalam penyelewangan bansos. Sayangnya, BPK tak bisa menyebutkan nama ketiga perusahaan yang diperiksa itu. ( Baca juga: Gaji PNS Rp9 Juta, Menteri Tjahjo: Ada Pandemi Kami Memahami Ada Penundaan )

"Memang sedang berjalan dan dalam tahap akhir karena dengan kejadian itu otomatis BPK perluas cakupan sampling. Ada beberapa, termasuk tiga perusahaan yang di dalamnya jadi sampling. Nanti akan kami sampaikan hasilnya di sidang," kata Achsanul Qosasi dalam video virtual, Selasa (29/12/2020).

Kata dia, fokus pemeriksaan dilakukan lebih ke kualitas bansos dan delivery. Jadi apakah kualitas bansos sesuai dengan yang dijanjikan di dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ini isinya termasuk kualitas, dan distribusinya ke mana saja? Apakah tepat sasaran atau tidak? Nah yang seperti ini akan jadi fokus kami ke depan, termasuk juga pemilihan rekanan yang jadi rekan Kementerian Sosial saat ini," katanya. ( Baca juga:Terungkap, Jenderal Soleimani Beri Hamas Uang Tunai Senilai Rp311,2 Miliar )

Sejauh ini, Achsanul mengatakan BPK akan memeriksa pada tatanan aturan, seperti kesesuaian kualitas. "Karena itu kan dilakukan tanpa tender sehingga siapa pun bisa melakukan pekerjaan di Kemensos. Tinggal dilihat kualitas kemampuan serta kapasitasnya, apakah sesuai dengan yang sudah dikeluarkan," tandasnya.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Belanja Pemerintah per...
Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Paket Stimulus Ekonomi...
Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran
Mensos Tinjau Penyaluran...
Mensos Tinjau Penyaluran BLT Kesra, PosIND Target Rampung Akhir November
Menata Ulang Bansos,...
Menata Ulang Bansos, Fokus Bakal Beralih ke Lansia dan Disabilitas
Siap-siap! Penyaluran...
Siap-siap! Penyaluran Subsidi BBM, Listrik, hingga Bansos Bakal Pakai Face Recognition
Pemkot Tangsel-Kemensos...
Pemkot Tangsel-Kemensos Gelar Bakti Sosial Terintegrasi, Warga Rasakan Manfaat Beragam Layanan
Anggota BPK Bobby Rizaldi...
Anggota BPK Bobby Rizaldi Dicecar soal Pengaturan Status Opini WTP Pemkab Muara Enim
Usai Rumahnya Digeledah,...
Usai Rumahnya Digeledah, Anggota BPK Bobby Rizaldi Penuhi Panggilan KPK
Rekomendasi
Cara Hapus Objek Mengganggu...
Cara Hapus Objek Mengganggu di Foto dengan Galaxy S26 Series
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Riau Bhayangkara Run...
Riau Bhayangkara Run 2026 Ciptakan Efek Ekonomi Rp58,9 Miliar
Berita Terkini
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Potensi Tokenisasi Aset...
Potensi Tokenisasi Aset Capai USD2 Triliun di 2030, Keamanan Investor Jadi Kunci
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved