BPK Periksa Tiga Perusahaan Terkait Korupsi Bansos

Selasa, 29 Desember 2020 - 13:06 WIB
loading...
BPK Periksa Tiga Perusahaan...
Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperluas cakupan pemeriksaan terhadap pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020. Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, saat ini pemeriksaan sudah berjalan dan memasuki tahap akhir.

Ada tiga perusahaan yang tengah diperiksa dalam penyelewangan bansos. Sayangnya, BPK tak bisa menyebutkan nama ketiga perusahaan yang diperiksa itu. ( Baca juga: Gaji PNS Rp9 Juta, Menteri Tjahjo: Ada Pandemi Kami Memahami Ada Penundaan )

"Memang sedang berjalan dan dalam tahap akhir karena dengan kejadian itu otomatis BPK perluas cakupan sampling. Ada beberapa, termasuk tiga perusahaan yang di dalamnya jadi sampling. Nanti akan kami sampaikan hasilnya di sidang," kata Achsanul Qosasi dalam video virtual, Selasa (29/12/2020).

Kata dia, fokus pemeriksaan dilakukan lebih ke kualitas bansos dan delivery. Jadi apakah kualitas bansos sesuai dengan yang dijanjikan di dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ini isinya termasuk kualitas, dan distribusinya ke mana saja? Apakah tepat sasaran atau tidak? Nah yang seperti ini akan jadi fokus kami ke depan, termasuk juga pemilihan rekanan yang jadi rekan Kementerian Sosial saat ini," katanya. ( Baca juga:Terungkap, Jenderal Soleimani Beri Hamas Uang Tunai Senilai Rp311,2 Miliar )

Sejauh ini, Achsanul mengatakan BPK akan memeriksa pada tatanan aturan, seperti kesesuaian kualitas. "Karena itu kan dilakukan tanpa tender sehingga siapa pun bisa melakukan pekerjaan di Kemensos. Tinggal dilihat kualitas kemampuan serta kapasitasnya, apakah sesuai dengan yang sudah dikeluarkan," tandasnya.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Belanja Pemerintah per...
Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Paket Stimulus Ekonomi...
Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran
Mensos Tinjau Penyaluran...
Mensos Tinjau Penyaluran BLT Kesra, PosIND Target Rampung Akhir November
Menata Ulang Bansos,...
Menata Ulang Bansos, Fokus Bakal Beralih ke Lansia dan Disabilitas
Siap-siap! Penyaluran...
Siap-siap! Penyaluran Subsidi BBM, Listrik, hingga Bansos Bakal Pakai Face Recognition
KPK Geledah Kantor BPK...
KPK Geledah Kantor BPK Sumsel terkait Kasus Opini WTP Muara Enim, Sejumlah Dokumen Disita
KPK Buka Peluang Periksa...
KPK Buka Peluang Periksa Pihak BPK, Dalami Peran Eks Staf Ahli Bobby Adhityo Rizaldi
Ratusan Kepsek di Sulsel...
Ratusan Kepsek di Sulsel Mundur Buntut Temuan BPK Terkait Dana BOS, DPR Dorong Evaluasi
Rekomendasi
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Ujian Tahun Pertama...
Ujian Tahun Pertama Kepengurusan AMKI, Mencari Bentuk di Tengah Industri Media
Medan Tuan Rumah Rakernas...
Medan Tuan Rumah Rakernas Apeksi 2026, Momentum Rebranding Citra Kota
Berita Terkini
Genderang Perang Dagang,...
Genderang Perang Dagang, Trump Ancam Tarif 100% yang Berani Pajaki Google, Meta, dan Apple!
Pacu Kinerja Bisnis,...
Pacu Kinerja Bisnis, Indo Artha Multitek Kenalkan Teknologi Layanan Haji
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Panaskan Mesin Ekonomi,...
Panaskan Mesin Ekonomi, Purbaya Tawarkan Bunga Kredit 4% untuk UKM Eksportir
BPS: Sensus Ekonomi...
BPS: Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Penetapan Pajak Pribadi
Semarak HUT ke-58, BPJS...
Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved