Belum Pulih, Indef Sebut APBN Tahun 2021 Butuh Penyembuhan
loading...
APBN 2021 dinilai masih butuh penyempurnaan agar lebih mengedepankan skenario pemulihan ekonomi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef Tauhid Ahmad menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 butuh penyembuhan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain pendapatan negara pada 2021 yang turun cukup dalam sebesar -21,9% dibandingkan sebelum pandemi.
Pendapatan negara yang turun menjadi hanya sebesar Rp1.473,6 triliun pada 2021 menunjukkan APBN belum pulih sepenuhnya meski terdapat perbaikan dibandingkan Perpres 72 Tahun 2020.
(Baca Juga: APBN 2021 Dikritisi Belum Kedepankan Skenario Pemulihan)
"Kedua, belanja negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun naik sebesar 8,3% dibandingkan sebelum pandemi (normal) namun terdapat kenaikan sebesar 0,39% dibandingan Perpres 72 Tahun 2020," kata Tauhid di Jakarta, Jumat (1/1/2021).
Namun sayangnya, belanja transfer daerah ditinggalkan dalam fase pemulihan ekonomi dimana dibandingkan sebelum pandemi -7,2% (APBN 2020). Menurut dia, struktur prioritas APBN Tahun 2021 juga terdapat skema anggaran yang tidak mengedepan skenario pemulihan ekonomi tahun 2021. Sebab, skema pemulihan sepatutnya tetap membutuhkan anggaran fungsi ekonomi, infrastruktur dan sosial yang lebih tinggi.
"Defisit anggaran yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 5,7% PDB namun kenaikannya sangat tinggi yakni 227,6% dibandingkan sebelum pandemi meskipun lebih rendah dibandingkan Pepres 72 Tahun 2020 yang sebesar -3,61%," ucap dia.
Tauhid juga mengungkapkan program PEN 2021 perlu diperbaiki dan dievaluasi. Diperkirakan penyerapan program PEN hingga akhir tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 67,8%.
(Baca Juga: Salah Satu Fokus APBN 2021, Mewujudkan Ketahanan Pangan)
"Tidak optimalnya penyerapan, khususnya program non-Bansos dan UMKM, mendorong tidak sinerginya program PEN. Bahkan Program PEN Tahun 2020 untuk bantuan sosial tidak maksimal mendorong konsumsi," beber dia.
Adapun struktur anggaran Program PEN Tahun 2021 berkurang hampir separuhnya padahal untuk bantuan sosial dan UMKM tetap dibutuhkan dengan jumlah yang sama tahun 2021 untuk menciptakan permintaan bagi perekonomian.
Pendapatan negara yang turun menjadi hanya sebesar Rp1.473,6 triliun pada 2021 menunjukkan APBN belum pulih sepenuhnya meski terdapat perbaikan dibandingkan Perpres 72 Tahun 2020.
(Baca Juga: APBN 2021 Dikritisi Belum Kedepankan Skenario Pemulihan)
"Kedua, belanja negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun naik sebesar 8,3% dibandingkan sebelum pandemi (normal) namun terdapat kenaikan sebesar 0,39% dibandingan Perpres 72 Tahun 2020," kata Tauhid di Jakarta, Jumat (1/1/2021).
Namun sayangnya, belanja transfer daerah ditinggalkan dalam fase pemulihan ekonomi dimana dibandingkan sebelum pandemi -7,2% (APBN 2020). Menurut dia, struktur prioritas APBN Tahun 2021 juga terdapat skema anggaran yang tidak mengedepan skenario pemulihan ekonomi tahun 2021. Sebab, skema pemulihan sepatutnya tetap membutuhkan anggaran fungsi ekonomi, infrastruktur dan sosial yang lebih tinggi.
"Defisit anggaran yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 5,7% PDB namun kenaikannya sangat tinggi yakni 227,6% dibandingkan sebelum pandemi meskipun lebih rendah dibandingkan Pepres 72 Tahun 2020 yang sebesar -3,61%," ucap dia.
Tauhid juga mengungkapkan program PEN 2021 perlu diperbaiki dan dievaluasi. Diperkirakan penyerapan program PEN hingga akhir tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 67,8%.
(Baca Juga: Salah Satu Fokus APBN 2021, Mewujudkan Ketahanan Pangan)
"Tidak optimalnya penyerapan, khususnya program non-Bansos dan UMKM, mendorong tidak sinerginya program PEN. Bahkan Program PEN Tahun 2020 untuk bantuan sosial tidak maksimal mendorong konsumsi," beber dia.
Adapun struktur anggaran Program PEN Tahun 2021 berkurang hampir separuhnya padahal untuk bantuan sosial dan UMKM tetap dibutuhkan dengan jumlah yang sama tahun 2021 untuk menciptakan permintaan bagi perekonomian.
(fai)
Lihat Juga :
