Membongkar 5 Fakta Upaya RI Berburu Vaksin Covid-19 ke Produsen Farmasi Dunia
loading...
Meski telah mendapatkan 3 juta dosis vaksin Sinovac asal China, upaya pengadaan vaksin terus dilakukan oleh pemerintah. Ini beberapa fakta menarik terkait perburuan vaksin Covid ke perusahaan farmasi dunia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus menggalakan kerja sama bilateral dengan sejumlah otoritas dan produsen vaksin dunia untuk menangani penyebaran Covid-19. Meski telah mendapatkan 3 juta dosis vaksin Sinovac asal China, upaya pengadaan vaksin Covid-19 terus dilakukan.
Dalam catatan MNC News Portal, sepanjang 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa kali mengutus sejumlah Menteri-nya melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk melaksanakan negosiasi dan menindaklanjuti kerja sama di sektor farmasi tersebut.
(Baca Juga: Jokowi Sebut Indonesia Amankan Pasokan Vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca, hingga Pfizer )
Sebagai bagian dari memperoleh vaksin dari sejumlah sumber, pemerintah pun menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang bisa dikonsumsi di Indonesia. Keenam jenis vaksin itu baik diproduksi PT Bio Farma (Persero), Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Penetapan itu dilegalkan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Kepmen ini ditandatangani Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, pada 3 Desember 2020 lalu.
Lantas, bagaimana progres dari kerja sama bilateral tersebut? Berikut MNC News Portal merangkum sejumlah fakta menarik.
Pertama, Indonesia Amankan Pasokan Vaksin Melalui Skema Covax.
Indonesia akan mengirimkan sejumlah dokumen dan formulir permintaan vaksin kepada kerja sama produsen farmasi dunia, Covax. Saat ini, pemerintah telah mengirimkan dua dokumen yakni aplikasi vaccine request dan technical assistance form kepada Covax yang dilaksanakan pada November dan Desember 2020.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengiriman dokumen tambahan yang ditargetkan dieksekusi pada Januari 2021 mendatang.
"Melalui diplomasi, kami juga akan terus mengawal submisi dokumen lain. Vaccine request form part B mengenai identifikasi yang akan kita serahkan pada 8 Januari 2021," ujar Retno, dikutip pada Sabtu (2/1/2020).
Dalam catatan MNC News Portal, sepanjang 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa kali mengutus sejumlah Menteri-nya melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk melaksanakan negosiasi dan menindaklanjuti kerja sama di sektor farmasi tersebut.
(Baca Juga: Jokowi Sebut Indonesia Amankan Pasokan Vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca, hingga Pfizer )
Sebagai bagian dari memperoleh vaksin dari sejumlah sumber, pemerintah pun menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang bisa dikonsumsi di Indonesia. Keenam jenis vaksin itu baik diproduksi PT Bio Farma (Persero), Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Penetapan itu dilegalkan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19). Kepmen ini ditandatangani Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, pada 3 Desember 2020 lalu.
Lantas, bagaimana progres dari kerja sama bilateral tersebut? Berikut MNC News Portal merangkum sejumlah fakta menarik.
Pertama, Indonesia Amankan Pasokan Vaksin Melalui Skema Covax.
Indonesia akan mengirimkan sejumlah dokumen dan formulir permintaan vaksin kepada kerja sama produsen farmasi dunia, Covax. Saat ini, pemerintah telah mengirimkan dua dokumen yakni aplikasi vaccine request dan technical assistance form kepada Covax yang dilaksanakan pada November dan Desember 2020.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengiriman dokumen tambahan yang ditargetkan dieksekusi pada Januari 2021 mendatang.
"Melalui diplomasi, kami juga akan terus mengawal submisi dokumen lain. Vaccine request form part B mengenai identifikasi yang akan kita serahkan pada 8 Januari 2021," ujar Retno, dikutip pada Sabtu (2/1/2020).
Explore More