Vaksinasi Digelar 15 Bulan untuk 182 Juta Rakyat, Menko Airlangga: Harus Diiringi Disiplin 3M

JAKARTA - Vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan pertengahan Januari 2021 di Tanah Air harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Dua hal ini harus berjalan beriringan dalam penanganan pandemi. Penegasan ini dinyatakan lagi oleh Menko Perekonomian yang Juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

“Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan beriringan. Dengan vaksinasi, tetap kedisiplinan masyarakat harus tetap dijaga,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada media, Senin (4/1/2021). (Baca: Vaksin Covid-19 Didistribusikan Sebelum Izin BPOM Keluar, Ini Alasannya)

Airlangga menyatakan protokol kesehatan masih tetap berlaku bagi masyarakat, meski vaksinasi sudah dijalankan. Program vaksinasi yang akan berjalan 15 bulan untuk 182 juta rakyat Indonesia itu tetap memerlukan waktu agar bisa efektif memberikan imun.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan. Gaya hidup seperti ini masih tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir.

Bahkan, pemerintah akan kembali mendorong penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi di berbagai daerah. Vaksinasi tanpa diimbangi kedisiplinan 3M, kata Airlangga, akan mubazir.
”Dengan vaksinasi, disiplin tetap perlu, karena Covid-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir,” tegas Airlangga. (Baca juga: 5 Fakta Parosmia, Gejala Baru Covid-19)

Terbukti selama Desember 2020, telah terjadi lonjakan kasus aktif yang signifikan. Bahkan, jumlah kasus aktif per 3 Januari sudah mencapai 110.679 kasus. Ini merupakan sinyal bahaya.

Guna mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan bisa terjadi, Pemerintah kini terus mengoptimalisasikan tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisa menampung lonjakan kasus yang mungkin terjadi.

”Pemerintah pusat akan melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu. (Baca juga: Posirif Covid-19, Kevin Sanjaya Batal Tampil di Thailand Open)

Penambahan tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan juga menjadi fokus pemerintah, terutama peningkatan jumlah perawat. “Targetnya 10.000 (tenaga kesehatan) dan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Selain itu, diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran. “Pemerintah terus mendorong peningkatan surveillance, baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” ungkap Airlangga.