PSBB Jawa-Bali, Pengusaha: Yang Diuber-uber Kita Melulu
Jum'at, 08 Januari 2021 - 16:19 WIB
loading...
A
A
A
Hariyadi membeberkan, justru sebagian kasus baru untuk klaster perkantoran berasal dari lingkungan tempat tinggal pegawai atau karyawan bersangkutan. Karena itu, akar masalah dari terus bertambahnya jumlah infeksi virus berasal dari masyarakat yang tidak patuh pada aturan.
(Baca juga: Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 5.844 Orang, RS Darurat Dibuka 18 Januari )
"Kalau menurut saya PSBB berapa kali pun gak akan nyelesain masalah kalau akar masalah, tadi yang saya bilang, dari masyarakat itu tidak kita antisipasi, kalau dilakukan penegakkan hukum misalnya, Polisi, TNI, atau squad (tim) untuk Covid-19 ini kalau dikejar-kejar (penegakkan hukum)," kata dia.
Pemerintah kembali membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. PSBB ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.
Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
(Baca juga: Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 5.844 Orang, RS Darurat Dibuka 18 Januari )
"Kalau menurut saya PSBB berapa kali pun gak akan nyelesain masalah kalau akar masalah, tadi yang saya bilang, dari masyarakat itu tidak kita antisipasi, kalau dilakukan penegakkan hukum misalnya, Polisi, TNI, atau squad (tim) untuk Covid-19 ini kalau dikejar-kejar (penegakkan hukum)," kata dia.
Pemerintah kembali membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. PSBB ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.
Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Lihat Juga :