Kementan Kedepankan Penyuluhan Bangun Kompetensi SDM Pertanian

JAKARTA - Penyuluhan masih menjadi program utama Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengembangan SDM pertanian. Pada 2021, strategi penguatan di pusat dan daerah melalui Dana Dekonsentrasi (Dekon) fokus pada penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komputasi (TIK) serta kelembagaan petani berbasis korporasi.

“Penyuluhan masih menjadi program utama dalam pengembangan SDM pertanian, karena penyuluhan merupakan dasar terciptanya SDM andal dan berkualitas. Titik berat penyuluhan berbasis TIK dan korporasi petani,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian via video conference, Kamis (14/1/2021).

(Baca juga:Penyuluh Pertanian harus Aktif Input dan Update Data Petani)

Hal itu sejalan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 di Jakarta, Senin (11/1). Sektor pertanian menempati posisi sentral pembangunan nasional, yang menuntut hadirnya SDM pertanian maju, mandiri dan modern.

(Baca juga:Mentan Ajak Penyuluh Pertanian Paham Agroklimat Antisipasi La Nina)

“Pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Jokowi yang dikutip Dedi Nursyamsi.

Hal itu kembali ditekankan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bahwa pertanian harus didorong menjadi subsektor ekonomi yang maju, mandiri dan modern yang kesemuanya ditopang kapasitas SDM pertanian.

(Baca juga:Jakarta Selatan dan Purwakarta Kekurangan Penyuluh Pertanian)

“Pertanian maju, mandiri dan modern menuntut proses pembelajaran tiada henti yakni learning process melalui sekolah lapang dan pelatihan serta unlearning process melalui percontohan,” kata Mentan Syahrul saat hadiri Rakernas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) di Bogor, Selasa malam (12/1).

Dedi Nursyamsi mengelaborasi instruksi dan arahan Mentan Syahrul sebagai goal pembangunan pertanian, harus didukung tools untuk meningkatkan produktivitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian.

(Baca juga:Kementan Dorong Sertifikasi Calon ASN PPPK Penyuluh Pertanian)

Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah menekankan arah program dan kebijakan 2021 yakni penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penguatan pendidikan vokasi pertanian, penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian. “Tak kalah penting adalah penguatan reformasi birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien,” kata Siti Munifah.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati mengurai rancangan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan 2021 meliputi diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh ke petani; penguatan 1.465 Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani); Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); Penguatan Perbenihan Padi daerah Irigasi pada 4.095 kelompok tani (Poktan) pada 64 kabupaten di 16 provinsi melalui Proyek Integrated Participatory Development of Irrigation Program (IPDMIP).

Selain itu juga penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) di daerah irigasi bagi 1.800 Poktan) pada 16 kabupaten di delapan provinsi melalui Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP); update data Program Utama Kementan dan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) pada 5.733 balai penyuluhan pertanian (BPP) di 34 provinsi. “Seluruh rancangan kegiatan harus dikerjakan dengan cara extra ordinary,” kata Leli Nuryati.

Untuk mengoptimalkan hal itu perlu diperhatikan dan diupayakan pelaksanaan kegiatan Dana Dekon, peningkatan kinerja penyuluh pertanian, optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan KEP serta badan usaha milik petani (BUMP).