Jokowi Setorkan Nama Anggota Dewan Pengawas Dana Abadi RI ke DPR, Siapa Saja?
Jum'at, 15 Januari 2021 - 20:36 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menopang perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja yang mana aturan teknis khususnya terkait pengelola dana abadi RI atau lembaga pengelola investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) telah selesai.
“Yang sudah selesai PP-nya, yaitu LPI atau SWF yang kita namakan INA, Indonesia Investment Authority yang telah kita dirikan. Ini untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita,” katanya dalam pertemuan Tahunan Industri keuangan 2021 Jasa Keuangan, Jumat (15/1/2021).
Baca Juga: Siap Diluncurkan, Jokowi Kenalkan Dana Abadi RI ke Para Gubernur
Jokowi menyebut untuk nama-nama Dewan Pengawas sudah disampaikan kepada DPR. Dia berharap agar pemilihan Dewan Pengawas SWF ini selesai minggu depan. Namun demikian pihaknya belum membeberkan siapa saja nama-nama tersebut.
“Pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan dan juga untuk meningkatkan tingkat foreign direct investment Indonesia. Dan juga untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia,” ungkapnya.
“Yang sudah selesai PP-nya, yaitu LPI atau SWF yang kita namakan INA, Indonesia Investment Authority yang telah kita dirikan. Ini untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita,” katanya dalam pertemuan Tahunan Industri keuangan 2021 Jasa Keuangan, Jumat (15/1/2021).
Baca Juga: Siap Diluncurkan, Jokowi Kenalkan Dana Abadi RI ke Para Gubernur
Jokowi menyebut untuk nama-nama Dewan Pengawas sudah disampaikan kepada DPR. Dia berharap agar pemilihan Dewan Pengawas SWF ini selesai minggu depan. Namun demikian pihaknya belum membeberkan siapa saja nama-nama tersebut.
“Pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan dan juga untuk meningkatkan tingkat foreign direct investment Indonesia. Dan juga untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia,” ungkapnya.
Lihat Juga :