Survei Membuktikan BLT UMKM Rp2,4 Juta dan Pasar Digital Dirasakan Manfaatnya
loading...
Sepanjang 2020, pemerintah melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu (supply) dan hilir (demand), dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kebangkitan UMKM dan koperasi merupakan kunci pemulihan ekonomi, khususnya kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja atas tantangan potensi meningkatnya angka jumlah pengangguran. Sepanjang 2020, pemerintah melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu (supply) dan hilir (demand), dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi.
Di sisi hulu/supply, dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR Super Mikro dan Non KUR; insentif pajak. Lalu ada tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro agar usahanya bertahan di masa pandemi.
"Hingga saat ini, Banpres telah disalurkan 100% kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan jumlah bantuan sebesar Rp28,8 triliun," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Minggu (17/1/2021).
Baca Juga: Vaksinasi Diharapkan Dorong Normalisasi Kegiatan Ekonomi
Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, lanjut MenKopUKM, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM serta perbaikan proses bisnis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani, nelayan, petambak, dan sebagainya.
Di sisi hilir/demand, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Di antaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp321 triliun.
Ada juga Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerjasama KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar. "Begitu juga fasilitasi produksi dan sertifikasi izin edar 27 juta masker terstandadisasi WHO buatan UMKM," tukas MenKopUKM.
Hasilnya, ungkap Teten, survei dampak program PEN terhadap UMKM yang dirilis Lembaga Demografi-LPEM FEB UI menunjukan bahwa program-program UMKM tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM.
"Mayoritas responden menggunakan dana program bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%), dan pemenuhan kebutuhan pribadi (13%)," jelas Teten.
Khusus untuk Banpres Produktif Usaha Mikro, hasil survei KemenKop UKM dan TNP2K, menunjukkan bahwa hal yang baik pula. Sebanyak 97,15% penerima BPUM usahanya masih berjalan per November 2020 ini sesuai dengan tujuan program BPUM.
"Diperkuat dengan hasil survei Bank BRI, dimana 44,8% usaha mikro yang masih beroperasi, kapasitas dan kinerja usahanya dapat meningkat. "Sedangkan 51,5% usaha mikro yang usahanya tutup sementara, usahanya dapat kembali beroperasi," pungkasnya.
Di sisi hulu/supply, dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR Super Mikro dan Non KUR; insentif pajak. Lalu ada tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro agar usahanya bertahan di masa pandemi.
"Hingga saat ini, Banpres telah disalurkan 100% kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan jumlah bantuan sebesar Rp28,8 triliun," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Minggu (17/1/2021).
Baca Juga: Vaksinasi Diharapkan Dorong Normalisasi Kegiatan Ekonomi
Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, lanjut MenKopUKM, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM serta perbaikan proses bisnis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani, nelayan, petambak, dan sebagainya.
Di sisi hilir/demand, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Di antaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp321 triliun.
Ada juga Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerjasama KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar. "Begitu juga fasilitasi produksi dan sertifikasi izin edar 27 juta masker terstandadisasi WHO buatan UMKM," tukas MenKopUKM.
Hasilnya, ungkap Teten, survei dampak program PEN terhadap UMKM yang dirilis Lembaga Demografi-LPEM FEB UI menunjukan bahwa program-program UMKM tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM.
"Mayoritas responden menggunakan dana program bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%), dan pemenuhan kebutuhan pribadi (13%)," jelas Teten.
Khusus untuk Banpres Produktif Usaha Mikro, hasil survei KemenKop UKM dan TNP2K, menunjukkan bahwa hal yang baik pula. Sebanyak 97,15% penerima BPUM usahanya masih berjalan per November 2020 ini sesuai dengan tujuan program BPUM.
"Diperkuat dengan hasil survei Bank BRI, dimana 44,8% usaha mikro yang masih beroperasi, kapasitas dan kinerja usahanya dapat meningkat. "Sedangkan 51,5% usaha mikro yang usahanya tutup sementara, usahanya dapat kembali beroperasi," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
