Bos BKPM: Pak Gubernur dan Bupati, Kalau Ada Investasi Masuk Mohon Libatkan UMKM
Senin, 18 Januari 2021 - 11:24 WIB
loading...
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berpesan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi.
"Selama ini, kami keliling-keliling daerah, dan para gubernur dan bupati selalu menyampaikan bahwa mereka berharap agar dari investasi yang masuk, agar daerah mengambil bagian. Konon katanya, selama ini sudah ada, tapi belum maksimal," lapor Bahlil kepada Presiden Joko Widodo seusai kegiatan penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) antara usaha besar dan UMKM di Jakarta, Senin(18/1/2021).
Baca Juga: Singgung Investasi dan Angka Ekspor-Impor, Jokowi: Hati-hati Jangan Berpuas Diri
Dia mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk jawaban bahwa tidak ada lagi investasi masuk ke Indonesia yang tidak melibatkan anak-anak daerah dan UMKM untuk mengambil bagian, dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.
"Kami juga melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BKPM," ucap Bahlil.
Dia mengatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki selalu menyampaikan bahwa jangan lagi UMKM Indonesia jualan beras dan kerupuk terus. Terlebih, investasi kali ini senilai Rp1,5 triliun adalah UMKM yang melakukan supply chain, jadi ini sudah lebih mendekati modernisasi. "Jual sembako dan kerupuk itu pascakemerdekaan, sekarang kita sudah harus berbenah," tandas Bahlil.
BKPM juga sekarang harus menjalankan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan, dimana tidak boleh bagi pengusaha untuk mengatur negara.
Baca Juga: UMKM dan Usaha Besar Bergandengan Tangan, Ini Harapan Jokowi
Baca juga: Bahlil kepada Jokowi: Banyak Pengusaha yang Pencak Silat, Pak
"Negara yang harus mengatur pengusaha. Sesuai izin bapak, perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kegiatan di daerah kami akan melakukan komunikasi yang baik untuk melibatkan teman-teman di daerah," tambahnya.
Bahlil juga berpesan kepada para gubernur, bupati, dan walikota, kalau ada investasi yang masuk, kiranya harus melibatkan UMKM.
"Karena sejarah bangsa, UMKM telah memainkan perannya untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Dan sekarang kontribusi pertumbuhan kita juga sebagian besar dari UMKM yang menyupplai 120 juta angkatan kerja dari sebanyak 133 juta di negara kita," pungkasnya.
"Selama ini, kami keliling-keliling daerah, dan para gubernur dan bupati selalu menyampaikan bahwa mereka berharap agar dari investasi yang masuk, agar daerah mengambil bagian. Konon katanya, selama ini sudah ada, tapi belum maksimal," lapor Bahlil kepada Presiden Joko Widodo seusai kegiatan penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) antara usaha besar dan UMKM di Jakarta, Senin(18/1/2021).
Baca Juga: Singgung Investasi dan Angka Ekspor-Impor, Jokowi: Hati-hati Jangan Berpuas Diri
Dia mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk jawaban bahwa tidak ada lagi investasi masuk ke Indonesia yang tidak melibatkan anak-anak daerah dan UMKM untuk mengambil bagian, dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.
"Kami juga melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BKPM," ucap Bahlil.
Dia mengatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki selalu menyampaikan bahwa jangan lagi UMKM Indonesia jualan beras dan kerupuk terus. Terlebih, investasi kali ini senilai Rp1,5 triliun adalah UMKM yang melakukan supply chain, jadi ini sudah lebih mendekati modernisasi. "Jual sembako dan kerupuk itu pascakemerdekaan, sekarang kita sudah harus berbenah," tandas Bahlil.
BKPM juga sekarang harus menjalankan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan, dimana tidak boleh bagi pengusaha untuk mengatur negara.
Baca Juga: UMKM dan Usaha Besar Bergandengan Tangan, Ini Harapan Jokowi
Baca juga: Bahlil kepada Jokowi: Banyak Pengusaha yang Pencak Silat, Pak
"Negara yang harus mengatur pengusaha. Sesuai izin bapak, perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kegiatan di daerah kami akan melakukan komunikasi yang baik untuk melibatkan teman-teman di daerah," tambahnya.
Bahlil juga berpesan kepada para gubernur, bupati, dan walikota, kalau ada investasi yang masuk, kiranya harus melibatkan UMKM.
"Karena sejarah bangsa, UMKM telah memainkan perannya untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Dan sekarang kontribusi pertumbuhan kita juga sebagian besar dari UMKM yang menyupplai 120 juta angkatan kerja dari sebanyak 133 juta di negara kita," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
