Sopir Angkutan Umum Perlu Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mendapatkan vaksinasi virus corona (Covid-19) perdana. Jokowi mendapatkan vaksinasi perdana bersama dengan sejumlah perwakilan lapisan masyarakat. Antara lain tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pelaku usaha, pedagang pasar hingga tokoh agama.

Dalam sambutannya presiden Jokowi menegaskan bahwa vaksinasi dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, juga vaksiansi diharapkan dapat menjadi game changer dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono meminta pemerintah memprioritaskan pemberikan vaksin kepada pengemudi angkutan umum. Sebab pengemudi angkutan umum memiliki kontak dengan penumpang banyak orang di lingkungan tertutup.

"Meskipun standar pelayanan anggkutan umum telah menerapkan tindakan pencegahan seperti pemakaian masker namun tetap memiliki potensi penularan," kata dia melalui keterangan resminya, di Jakarta, Senin (18/1/2021).



Menurut dia pentingnya pengemudi angkutan umum mendapatkan vaksinasi dalam masa pandemi, bertujuan agar terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok, khususnya yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. Meskipun vaksinasi memberikan kekebalan secara individu, namun terciptanya herd immunity akan melindungi masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang tidak memperoleh vaksinasi karena alasan tertentu dapat terlindungi dari paparan penyakit.

"Angkutan umum sebagai penggerak ekonomi sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, di mana tidak sedikit perusahaan di sektor transportasi umum yang mengalami kerugian saat pandemi," kata dia.

Di tambah lagi kepadatan lalu-lintas jalan raya yang semakin luar biasa, akibatnya banyak masyarakat beralih untuk menggunakan transportasi pribadi. Dengan demikian, sudah waktunya pemerintah dan penyedia angkutan berupaya semaksimal mungkin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan fasilitas yang memadai baik dari aspek kesehatan maupun keamanan.

Pemerintah harus melihat resource sharing antarmoda bahwa perancangan pelayanan transportasi umum sudah memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan dan bukan bersifat membatasi. Selebihnya pelaku perjalanan ini akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia melanjutkan sedikitnya terdapat dua perspektif dalam mengendalikan pergerakan orang. Pertama adalah kelompok orang yang melakukan pergerakan karena alasan penting tertentu, sehingga pergerakan kelompok ini hanya dapat ditekan dengan law enforcement berupa pembatasan perjalanan. Kelompok kedua adalah orang yang melakukan pergerakan secara sukarela. Pergerakan kelompok ini dapat diatasi dengan public campaign. "Saya kira pemerintah sudah sangat baik melakukan public campaign mengenai bahaya yang sedang dihadapi," ungkap Ateng

Dia memandang perlunya kekebalan kelompok atau komunitas pengemudi angkutan umum merupakan bentuk partisipasi aktif asosiasisi yang perlu mendapatkan respon positif dari pemerintah di masa pandemi. Sinergi sebagai prinsip gotong royong pengusaha angkutan darat yang tergabung dalam Organda demi pencegahan penyebaran Covid-19. "Kekebalan dapat dicapai, apabila kelompok pengemudi angkutan umum yang sehat dan memenuhi kriteria melakukan vaksinasi," jelasnya.