Sopir Angkutan Umum Perlu Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mendapatkan vaksinasi virus corona (Covid-19) perdana. Jokowi mendapatkan vaksinasi perdana bersama dengan sejumlah perwakilan lapisan masyarakat. Antara lain tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pelaku usaha, pedagang pasar hingga tokoh agama.

Dalam sambutannya presiden Jokowi menegaskan bahwa vaksinasi dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, juga vaksiansi diharapkan dapat menjadi game changer dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono meminta pemerintah memprioritaskan pemberikan vaksin kepada pengemudi angkutan umum. Sebab pengemudi angkutan umum memiliki kontak dengan penumpang banyak orang di lingkungan tertutup.

"Meskipun standar pelayanan anggkutan umum telah menerapkan tindakan pencegahan seperti pemakaian masker namun tetap memiliki potensi penularan," kata dia melalui keterangan resminya, di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Baca Juga: Dukung Pemerintah, Unilever Siap Terlibat Distribusi Vaksin Covid-19

Menurut dia pentingnya pengemudi angkutan umum mendapatkan vaksinasi dalam masa pandemi, bertujuan agar terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok, khususnya yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. Meskipun vaksinasi memberikan kekebalan secara individu, namun terciptanya herd immunity akan melindungi masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang tidak memperoleh vaksinasi karena alasan tertentu dapat terlindungi dari paparan penyakit.

"Angkutan umum sebagai penggerak ekonomi sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, di mana tidak sedikit perusahaan di sektor transportasi umum yang mengalami kerugian saat pandemi," kata dia.

Di tambah lagi kepadatan lalu-lintas jalan raya yang semakin luar biasa, akibatnya banyak masyarakat beralih untuk menggunakan transportasi pribadi. Dengan demikian, sudah waktunya pemerintah dan penyedia angkutan berupaya semaksimal mungkin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan fasilitas yang memadai baik dari aspek kesehatan maupun keamanan.

Pemerintah harus melihat resource sharing antarmoda bahwa perancangan pelayanan transportasi umum sudah memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan dan bukan bersifat membatasi. Selebihnya pelaku perjalanan ini akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia melanjutkan sedikitnya terdapat dua perspektif dalam mengendalikan pergerakan orang. Pertama adalah kelompok orang yang melakukan pergerakan karena alasan penting tertentu, sehingga pergerakan kelompok ini hanya dapat ditekan dengan law enforcement berupa pembatasan perjalanan. Kelompok kedua adalah orang yang melakukan pergerakan secara sukarela. Pergerakan kelompok ini dapat diatasi dengan public campaign. "Saya kira pemerintah sudah sangat baik melakukan public campaign mengenai bahaya yang sedang dihadapi," ungkap Ateng

Dia memandang perlunya kekebalan kelompok atau komunitas pengemudi angkutan umum merupakan bentuk partisipasi aktif asosiasisi yang perlu mendapatkan respon positif dari pemerintah di masa pandemi. Sinergi sebagai prinsip gotong royong pengusaha angkutan darat yang tergabung dalam Organda demi pencegahan penyebaran Covid-19. "Kekebalan dapat dicapai, apabila kelompok pengemudi angkutan umum yang sehat dan memenuhi kriteria melakukan vaksinasi," jelasnya.

Ia berharap dengan jumlah pengemudi angkutan umum yang mendapat vaksin memadai akan tercipta herd immunity, sekaligus melindungi kelompok-kelompok yang tidak divaksinasi. Upaya pengendalian Covid-19 tidak akan efektif jika tidak disertai upaya lainnya, menutup kekurangan masing-masing dan saling melengkapi. “Jika hanya mengindahkan satu aspek saja, akan menghasilkan penanganan Covid-19 yang kurang efektif," tandas dia.

Baca Juga: 25 Relawan Uji Klinis Vaksin Sinovac Positif COVID-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Selebihnya langkah vaksinasi tingkat nasional harus tetap diikuti kedisiplinan dalam menjalankan kesehatan di setiap kegiatan, khususnya pelayanan angkutan umum. Pihaknya menandaskan, vaksinasi akan berjalan efektif apabila secara disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M. Kampanye 3M terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia salah satunya disebabkan angkutan , karena itu pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

Terkait dengan sosialisasi vaksin, bukan tanpa kendala, ada beberapa kelompok pengemudi menolak divaksin, namun DPP Organda selalu menyampaikan pengemudi lebih sering berdampingan dengan orang lain, apalagi di pulau Jawa, penduduk sangat padat. Jadi, vaksinasi itu bukan masalah kesehatan pribadi tapi mencegah penularan dan membentuk herd immunity. Dengan pemberian vaksin kepada pengemudi angkutan umum secara langsung dapat melindungi orang lain yang tidak bisa divaksin (seperti lansia, orang kelainan imun, yg menjalani kemoterapi, penderita alergi langka) agar tetap sehat. Jika mereka terlular COVID-19 dan meninggal. "Maka itu kesalahan orang sehat memilih untuk tidak mau divaksin," kata dia.