Vaksinasi Gratis Rakyat Indonesia, Sri Mulyani: Butuh Anggaran Luar Biasa
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program vaksinasi nasional sangat besar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program vaksinasi nasional sangat besar. Diterangkan olehnya estimasi untuk membiayai vaksinasi gratis secara massal mencapai Rp74 triliun
"Pelaksanaan vaksinasi gratis kepada penduduk jelas membutuhkan anggaran luar biasa. Estimasinya sekarang hampir Rp73 triliun hingga Rp74 triliun. Ini estimasi awal yang dilakukan oleh KCPEN," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/1/2021).
Lebih lanjut Ia menerangkan, akan terus mengikuti tergantung dari bagaimana jenis vaksin yang akan diadakan dan mekanisme vaksinasi. Adapun anggaran vaksinasi akan terus melambung tinggi, meski telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Oleh karena anggaran yang sangat besar, meskipun kita telah mengalokasikan untuk APBN 2021, kami jelas meminta daerah untuk turut serta di dalam menangani program vaksinasi, termasuk dalam APBD-nya," ungkapnya.
Dalam pengelolaan APBN 2021, Menkeu mengungkapkan akan melihat dinamika yang terjadi di tengah pandemi covid-19. Tantangannya, disatu sisi meluncurkan dan harus melaksnakan vaksinasi secara sukses, ini sekarang jadi fokus dari pelaksanaan anggaran 2021.
"Anggaran 2021 ini bakal jauh lebih tinggi dari desain awal," jelasnya.
Dia menambahkan dengan vaksinisasi ini bisa capai herd imunity secara minimum. Harus bisa mengurangi penularan Covid-19 di Indonesia untuk menggairahkan ekonomi Indonesia. "Harus terbangun herd imunity jadi covid tidak menjalar," tandasnya.
"Pelaksanaan vaksinasi gratis kepada penduduk jelas membutuhkan anggaran luar biasa. Estimasinya sekarang hampir Rp73 triliun hingga Rp74 triliun. Ini estimasi awal yang dilakukan oleh KCPEN," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/1/2021).
Lebih lanjut Ia menerangkan, akan terus mengikuti tergantung dari bagaimana jenis vaksin yang akan diadakan dan mekanisme vaksinasi. Adapun anggaran vaksinasi akan terus melambung tinggi, meski telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Oleh karena anggaran yang sangat besar, meskipun kita telah mengalokasikan untuk APBN 2021, kami jelas meminta daerah untuk turut serta di dalam menangani program vaksinasi, termasuk dalam APBD-nya," ungkapnya.
Dalam pengelolaan APBN 2021, Menkeu mengungkapkan akan melihat dinamika yang terjadi di tengah pandemi covid-19. Tantangannya, disatu sisi meluncurkan dan harus melaksnakan vaksinasi secara sukses, ini sekarang jadi fokus dari pelaksanaan anggaran 2021.
"Anggaran 2021 ini bakal jauh lebih tinggi dari desain awal," jelasnya.
Dia menambahkan dengan vaksinisasi ini bisa capai herd imunity secara minimum. Harus bisa mengurangi penularan Covid-19 di Indonesia untuk menggairahkan ekonomi Indonesia. "Harus terbangun herd imunity jadi covid tidak menjalar," tandasnya.
(akr)
Explore More