Jokowi Sebut Kelas Menengah Kunci Genjot Perekonomian, Ada Tapinya
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kelas menengah sebagai potensi besar untuk menggenjot ekonomi dalam negeri. Namun masih ada tapinya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kelas menengah sebagai potensi besar untuk menggenjot ekonomi dalam negeri. Utamanya dengan meningkatkan demand kelas menengah. Namun begitu Jokowi menyebut bahwa demand kelas menengah belum bergerak demandÂ-nya.
“Sebetulnya ruang yang paling besar untuk memperkuat menaikkan meningkatkan demand itu adalah di kelas menengah. Yang sampai saat ini belum bergerak untuk demand-nya naik,” katanya dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1/2021).
Untuk itu pemerintah akan terus melanjutkan program bantuan sosial (bansos) dan insentif bagi pengusaha UMKM. “Dalam jangka pendek, ini akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian, yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah terus, insentif pajak, bantuan modal darurat terus,” ujarnya.
Sementara kartu pra kerja juga akan dilanjutkan bagi masyarakat yang terkena PHK. Hal ini dilakukan agar daya beli meningkat. “Untuk apa? Agar ada daya beli, agar ada konsumsi, agar ada demand,” pungkasnya.
Sebelumnya ekonom sempat menyarankan, skema bantuan sosial (bansos) perlu dirubah dengan fokus pada 20% masyarakat kelompok terbawah dengan penambahan besaran bantuan hingga Rp1,5 juta per rumah tangga dan skema bantuan tunai . Hal ini dilakukan untuk mendongkrak daya konsumsi masyarakat .
Lihat Juga: Dukung Ekonomi Nasional dan MBG, Kementerian Koperasi Gelar Cooperatives Business Forum 2024
“Sebetulnya ruang yang paling besar untuk memperkuat menaikkan meningkatkan demand itu adalah di kelas menengah. Yang sampai saat ini belum bergerak untuk demand-nya naik,” katanya dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1/2021).
Untuk itu pemerintah akan terus melanjutkan program bantuan sosial (bansos) dan insentif bagi pengusaha UMKM. “Dalam jangka pendek, ini akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian, yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah terus, insentif pajak, bantuan modal darurat terus,” ujarnya.
Sementara kartu pra kerja juga akan dilanjutkan bagi masyarakat yang terkena PHK. Hal ini dilakukan agar daya beli meningkat. “Untuk apa? Agar ada daya beli, agar ada konsumsi, agar ada demand,” pungkasnya.
Sebelumnya ekonom sempat menyarankan, skema bantuan sosial (bansos) perlu dirubah dengan fokus pada 20% masyarakat kelompok terbawah dengan penambahan besaran bantuan hingga Rp1,5 juta per rumah tangga dan skema bantuan tunai . Hal ini dilakukan untuk mendongkrak daya konsumsi masyarakat .
Lihat Juga: Dukung Ekonomi Nasional dan MBG, Kementerian Koperasi Gelar Cooperatives Business Forum 2024
(akr)
Explore More