Mengandalkan Bansos, Membangkitkan Perekonomian

Pengamat ekonomi Nailul Huda juga melihat bansos sebagai instrumen strategis meningkatkan perekonomian nasional, terutama untuk memacu daya beli masyarakat. Dia menggariskan, tujuan ini akan efektif jika bansos beralih dari produk ke tunai.

‘’Ini sangat menarik banget. Saya rasa BLT ini lebih efektif untuk mendorong perekonomian dibandingkan produk. Karena apa? BLT ini bisa meningkatkan multiplier ekonomi. Kalau dikasih uang bisa dibelanjakan di toko-toko sebelah,” ujarnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (27/1/2021).

(Baca juga: Pak Anies, Kenapa yang Tidak Tinggal Sesuai KTP dan KK Bisa Dapat Bansos? )

Dengan pemberian tunai, perputaran uang akan berada di masyarakat. Berbeda dengan bansos berupa sembako yang uangnya hanya berputar pada kalangan tertentu saja. Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini mengatakan pemerintah juga harus menambah bantuan untuk sektor UMKM, baik dari sisi besaran uang maupun penerima.

“Ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Tenaga kerja banyak diserap UMKM, dan pelaku usaha itu banyak UMKM. Refocusing anggaran PEN seharusnya ini lebih ke UMKM dengan berbagai skema. Kalau itu dijalankan, UMKM dan BLT, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik,” prediksinya.

Dia kemudian menuturkan, pelaku usaha informasi, seperti UMKM, ini memang sangat terdampak pandemi Covid-19. Mereka, menurut Nailul, membutuhkan bantuan permodalan. Sejak tahun lalu, pemerintah mengalirkan dana 2,4 juta untuk setiap UMKM. Totalnya ada 12 juta UMKM yang mendapatkan. “Menurut survei, 22 persen UMKM mengeluhkan permodalan. Artinya, modal untuk berproduksi habis. Skema pemberiannya bisa seperti BLT,” tutur Nailul.

Lebih dari itu, poandemi Covid-19 ini telah membuat perekonomian Indonesia dan banyak negara terkontraksi. Akibatnya, banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, dan gajinya dipotong. Untuk mendongkrak konsumsi mereka, dibutuhkan bantuan pemerintah. Besaran BLT dari pemerintah variatif antara Rp300.000-600.000 per keluarga.

Nailul Huda menilai jumlah Rp600.000 itu kurang untuk satuan keluarga. Lepas dari itu, dia meminta pemerintah memperbaiki data dan validasi calon penerima agar BLT tepat sasaran. Jika datanya akurat, ada kemungkinan data penerima itu bisa berkurang. Nah, sisa anggaran itu bisa dialihkan kepada orang-orang yang belum menerima bantuan.

Dalam skema PEN, BLT ini akan diberikan selama enam bulan. “Ini kurang. Kalaupun ada vaksin dan sebagainya, mobilitas orang enggak langsung cepat. Artinya, perekonomian akan berjalan tidak secepat yang diharapkan. Vaksin tidak semuanya, tahun ini berapa persen, ini akan menahan laju mobilitas penduduk. Ketika masih tertahan, otomatis pandemi ini masih ada tahun ini. Artinya, bantuan itu harus ditambah lagi jangka waktunya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam webinar bertajuk 'Akselerasi Pemulihan Ekonomi' (26/1) telah menegaskan pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19. Di 2021 ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran Rp 553,09 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi (PCPEN) dengan cara memberikan bantuan sosial (bansos) di beberapa sektor untuk mendongkrak daya beli masyarakat.