Tantangan Memaksimalkan Bonus Demografi
Jum'at, 29 Januari 2021 - 05:51 WIB
loading...
A
A
A
Kondisi ini, ujar dia, menjadi tantangan yang tidak ringan di sektor ketenagakerjaan karena terjadi di saat Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Pandemi juga berdampak sangat dahsyat kepada sektor ketenagakerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada puluhan juta orang pekerja terdampak dan angka pengangguran melonjak hingga menjadi 9,77 juta orang pada Agustus tahun lalu.
“Menghadapi kondisi ini kami saat ini telah, sedang dan akan terus bekerja keras untuk memastikan orang yang belum bekerja dapat bekerja dan yang sudah bekerja tetap bekerja. Untuk itu kami telah mempersiapkan berbagai terobosan besar,” ucap Ida.
(Baca juga: BLK Komunitas Bikin Santri Tidak Perlu Susah Payah ke Kota dan Merogoh Kocek Dalam )
Beberapa terobosan yang dimaksud di antaranya dengan memperbaiki program mulai dari hilir seperti peningkatan skill di Balai Latihan Kerja (BLK), membentuk inkubator-inkubator kewirausahaan hingga mengembangkan talenda muda berbasis teknologi.
Pekerjaan rumah pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) produktif sebenarnya bertambah besar karena pandemi Covid-19 juga berdampak pada kelompok usia lain di level anak-anak dan remaja usia sekolah. Hal ini karena proses pendidikan kelompok ini terganggu akibat penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online.
Masalah semakin kompleks karena saat penerapan PJJ ternyata tidak semua siswa memiliki akses yang sama akibat keterbatasan gadget maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini dikhawatirkan memunculkan fenomena baru bnerupa lost generation akibat kebutuhan pendidikannya tidak terpenuhi secaraa optimal.
Namun, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi menyangkal jika adanya potensi ‘kehilangan generasi’ tersebut. Menurutnya, kekhawatiran itu tidak akan terbukti karena sistem pendidikan masih bisa berjalan.
Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak serta merta menghilang program-program rutin pemerintah di bidang pendidikan. Pun demikian dengan anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi tidak otomatis hilang karena pendemi. Bahkan, kata dia, pos anggaran pendidikan wajib 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap ada.
“Enggak akan kehilangan generasi. Lost generation itu kalau betul-betul tidak ada usaha melakukan pendidikan. Tidak ada usaha kesehatan. Jadi masyarakat dibiarkan tidak belajar, fasilitas kesehatan, dan segala macam itu baru lost generation. Itupun kalau dilaksanakan dalam jangka panjang,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO, Kamis (28/01/21).
Dia menerangkan, tidak ada orang yang mengharapkan dan siap menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Kondisi dunia pendidikan yang tidak menguntungkan karena keterbatasan gadget dan akses internet menjadi konsekuensi dari peristiwa yang mendadak.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen meminta, pemerintah konsisten mempersiapkan demografi, terutama pada masa penting antara 2025-2035. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki roadmap Indonesia Emas pada 2045.
“Bonus demografi bisa jadi tantangan. Akan tetapi, bisa jadi bencana jika tidak terkelola dengan baik,” ucapnya.
“Menghadapi kondisi ini kami saat ini telah, sedang dan akan terus bekerja keras untuk memastikan orang yang belum bekerja dapat bekerja dan yang sudah bekerja tetap bekerja. Untuk itu kami telah mempersiapkan berbagai terobosan besar,” ucap Ida.
(Baca juga: BLK Komunitas Bikin Santri Tidak Perlu Susah Payah ke Kota dan Merogoh Kocek Dalam )
Beberapa terobosan yang dimaksud di antaranya dengan memperbaiki program mulai dari hilir seperti peningkatan skill di Balai Latihan Kerja (BLK), membentuk inkubator-inkubator kewirausahaan hingga mengembangkan talenda muda berbasis teknologi.
Pekerjaan rumah pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) produktif sebenarnya bertambah besar karena pandemi Covid-19 juga berdampak pada kelompok usia lain di level anak-anak dan remaja usia sekolah. Hal ini karena proses pendidikan kelompok ini terganggu akibat penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online.
Masalah semakin kompleks karena saat penerapan PJJ ternyata tidak semua siswa memiliki akses yang sama akibat keterbatasan gadget maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini dikhawatirkan memunculkan fenomena baru bnerupa lost generation akibat kebutuhan pendidikannya tidak terpenuhi secaraa optimal.
Namun, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi menyangkal jika adanya potensi ‘kehilangan generasi’ tersebut. Menurutnya, kekhawatiran itu tidak akan terbukti karena sistem pendidikan masih bisa berjalan.
Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak serta merta menghilang program-program rutin pemerintah di bidang pendidikan. Pun demikian dengan anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi tidak otomatis hilang karena pendemi. Bahkan, kata dia, pos anggaran pendidikan wajib 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap ada.
“Enggak akan kehilangan generasi. Lost generation itu kalau betul-betul tidak ada usaha melakukan pendidikan. Tidak ada usaha kesehatan. Jadi masyarakat dibiarkan tidak belajar, fasilitas kesehatan, dan segala macam itu baru lost generation. Itupun kalau dilaksanakan dalam jangka panjang,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO, Kamis (28/01/21).
Dia menerangkan, tidak ada orang yang mengharapkan dan siap menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Kondisi dunia pendidikan yang tidak menguntungkan karena keterbatasan gadget dan akses internet menjadi konsekuensi dari peristiwa yang mendadak.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen meminta, pemerintah konsisten mempersiapkan demografi, terutama pada masa penting antara 2025-2035. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki roadmap Indonesia Emas pada 2045.
“Bonus demografi bisa jadi tantangan. Akan tetapi, bisa jadi bencana jika tidak terkelola dengan baik,” ucapnya.
Lihat Juga :
