Daftar BUMN yang Terlilit Utang, Dari Waskita Hingga Garuda

JAKARTA - Utang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga September 2020 diketahui mencapai Rp1.682 triliun. Tren kenaikan utang perseroan plat merah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Dari data Kementerian BUMN, utang perusahaan negara tercatat sebesar Rp942,9 triliun, kemudian naik pada 2018 menjadi Rp1.251,7 triliun. Sedangkan, sejak 2019, utang meningkat menjadi Rp1.393 triliun.

Pada tahun lalu, kenaikan signifikan terjadi karena BUMN kekurangan dana operasionalnya untuk menggenjot sejumlah program, salah satunya adalah anggaran BUMN Karya untuk pembangunan infrastruktur. Hingga 2020 utang BUMN mencapai Rp1.682 triliun.

"Memang kami sangat diharapkan membangun infrastruktur dasar seperti tol, bandara, pelabuhan membuat secara posisi utang BUMN meningkat mencapai Rp1.682 triliun di bulan sembilan 2020," kata Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodojo dalam BRI Group Economic Forum 2021, dikutip Senin (1/2/2021).

( )

Adapun sejumlah utang BUMN yang dihimpun MNC Portal diantaranya, pertama, PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Per September 2020, total liabilitas atau utang yang harus dibayarkan WSKT sebesar Rp91,86 triliun, terdiri dari utang jangka pendek Rp38,79 triliun dan utang jangka panjang Rp53,07 triliun.

Untuk mengurangi utang, manajemen WSKT berencana menjual sembilan ruas tol pada tahun ini. Tol-tol tersebut tersebar di Jabodetabek hingga Sumatra.

Sembilan ruas tol itu masing-masingnya, tiga di Jabodetabek, satu di Jawa Barat, dua di Sumatra, dua bagian dari Trans Jawa, dan satu di Jawa Timur. Total panjang tol mencapai lebih dari 480 kilometer. Seluruh ruas tersebut akan dilepas dengan nilai sekitar Rp10-Rp11 triliun.

Kedua, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III, dimana utang perseroan mencapai Rp45,3 triliun. Sumber utang berasal dari 23 bank sebesar Rp41,2 triliun dan sisanya dalam bentuk surat utang.

( )

Saat ini, utang perseroan tengah direstrukturisasi melalui kerja sama penandatanganan Master Amendment Agreement Transformasi Keuangan dengan sejumlah lembaga keuangan nasional. Dimana, nilai kredit yang akan direstrukturisasi sebesar 68 persen dari total utang.

Ketiga, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Sejak 2020, KAI memiliki utang sebesar Rp15,5 triliun. Utang ini beragam, dari utang Rp1,5 triliun untuk modal kerja, obligasi senilai Rp4 triliun, utang jangka panjang Rp10 triliun.

( )

Pada tahun lalu pun, perseroan tercatat mengajukan pinjaman kepada perbankan untuk biaya operasional. Dimana, manajemen mengajukan pinjaman modal kerja senilai Rp8 triliun. Meski begitu, sejak Mei 2020 nilai kredit baru digunakan perseroan sebesar Rp1,5 triliun.

Keempat, PT Garuda Indonesia (Persero) mencatat total utang perusahan per 1 Juli 2020 mencapai USD2,21 miliar atau setara Rp32 triliun (Rp14.450 per dolar AS). Utang tersebut terdiri dari utang usaha dan pajak senilai USD905 juta dan pinjaman bank sebesar USD1,313 miliar.

Pinjaman bank senilai sebesar USD1,313 miliar itu terbagi atas pinjaman jangka pendek sebesar USD668 miliar dan pinjaman jangka panjang sebesar USD645 miliar.

( )

Untuk diketahui, sejak 2020 lalu, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, jumlah utang jatuh tempo perusahaan BUMN mencapai Rp30,35 triliun dari 13 perseroan. Jumlah ini di luar perhitungan MTN, promisory notes, dan juga sukuk (obligasi syariah) korporasi yang juga dicatatkan di KSEI.

Dari jumlah itu, obligasi jatuh tempo terbanyak dicatatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI senilai Rp5,796 triliun, disusul PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Rp5,372 triliun dan PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp4,086 triliun.