Dongkrak Konsumsi, Pemerintah Segera Cairkan Bansos dan BLT
loading...
Pemerintah akan mendorong pencairan beragam bantuan sosial untuk mendongkrak kembali konsumsi rumah tangga. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Demi mengatasi ekonomi yang terkontraksi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendongkrak konsumsi masyarakat .
"Tentu kita akan terus mendorong konsumsi rumah tangga (RT), pemerintah menyiapkan anggaran yang angkanya terus bergerak," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Dia menyebutkan, untuk perlindungan sosial, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp148,66 triliun. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ada 10 juta penerima manfaat. Demikian pula untuk bantuan lainnya seperti Kartu Sembako, Prakerja, BLT dana desa, bansos tunai, dan kuota internet serta diskon listrik yang dilanjutkan.
"Terkait dengan anggaran pemerintah, secara nominal dia meningkat, namun dari segi persentase karena angkanya berubah, memang turun. Ini menjadi pelajaran bahwa efektivitas belanja pemerintah harus ditingkatkan," ungkap Airlangga.
Dia mengatakan bahwa memang secara quarter to quarter (qtq)ada penurunan, sehingga ini menjadi catatan bagi para Kementerian/Lembaga. Airlangga pun menepis isu bahwa ini karena tidak adanya anggaran. "Karena masalahnya bukan karena tidak adanya anggaran, tapi masing-masing K/L harus bisa belanja lebih efektif," tegas Airlangga.
"Tentu kita akan terus mendorong konsumsi rumah tangga (RT), pemerintah menyiapkan anggaran yang angkanya terus bergerak," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Dia menyebutkan, untuk perlindungan sosial, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp148,66 triliun. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ada 10 juta penerima manfaat. Demikian pula untuk bantuan lainnya seperti Kartu Sembako, Prakerja, BLT dana desa, bansos tunai, dan kuota internet serta diskon listrik yang dilanjutkan.
"Terkait dengan anggaran pemerintah, secara nominal dia meningkat, namun dari segi persentase karena angkanya berubah, memang turun. Ini menjadi pelajaran bahwa efektivitas belanja pemerintah harus ditingkatkan," ungkap Airlangga.
Dia mengatakan bahwa memang secara quarter to quarter (qtq)ada penurunan, sehingga ini menjadi catatan bagi para Kementerian/Lembaga. Airlangga pun menepis isu bahwa ini karena tidak adanya anggaran. "Karena masalahnya bukan karena tidak adanya anggaran, tapi masing-masing K/L harus bisa belanja lebih efektif," tegas Airlangga.
(fai)
Explore More