Pembentukan Holding Ultra Mikro, DPR Harap Ekosistem Usaha Rakyat Berkembang
Selasa, 09 Februari 2021 - 23:47 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus menyambut baik rencana pembentukan Holding Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang digulirkan Kementerian BUMN .
Pembentukan holding ini cukup strategis karena diharapkan dapat mengembalikan BRI kepada tujuan kelahirannya sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha produktif rakyat kecil.
"Jumlah rakyat yang menggeluti usaha ultra mikro (UMi) sangat besar, mencapai sekitar 55 juta dan merupakan kelompok terdepan yang menderita akibat hantaman Pandemi Covid-19," kata Deddy lewat keterangannya, Selasa (9/2/2021).
(Baca juga: Gara-gara Pandemi, Indonesia Bisa Gagal jadi Negara Maju di 2045 )
Padahal, lanjut Deddy, UMi ini menyangkut hajat hidup hampir 100 juta rakyat Indonesia di lapisan paling bawah, sehingga pembentukan Holding Pembiayaan Ultra Mikro menjadi sangat strategis, dalam rangka pembiayaan pelaku usaha ultra mikro secara sistematis dan berkelanjutan.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui bahwa, memang ketiga BUMN terkait yaitu BRI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian memiliki fokus bisnis yang berbeda.
PT PNM selama ini fokus pada pembiayaan dan pendampingan usaha ultra mikro di lapangan dan memiliki nasabah mencapai 8 juta orang. Dan PT Pegadaian melayani masyarakat bawah dan kelas menengah dengan jumlah nasabah mencapai hampir 17 juta orang, dan lebih dari 60% dananya digunakan untuk membiayai usaha produktif.
Untuk itu, Deddy berharap, melalui pembentukan holding ini diharapkan BRI dapat menjadi lokomotif bagi pengembangan pelaku usaha UMi agar dapat naik kelas dan bank-able.
Selama ini, transaksi bisnis PT Pegadaian dan PT PNM belum menggunakan fasilitas perbankan dan umumnya bersifat tunai, sehingga kurang mendorong meningkatnya literasi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan perbankan.
"Dengan adanya holding maka biaya operasional Pegadaian dan PNM dipastikan berkurang signifikan karena biaya-biaya kantor, aset, integrasi dan pengembangan IT bisa satu pintu. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah ekosistem pembiayaan dan pelayanan terhadap nasabah pelaku usaha UMi oleh Pegadaian dan PMN menjadi lebih efisien, luas dan berkesinambungan," terangnya.
(Baca juga: Duh! Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan 2020 Terkontraksi -33% )
Deddy pun mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai tingginya jumlah pelaku usaha UMi yang belum terlayani lembaga keuangan formal, yakni mencapai 65% dari jumlah yang ada.
Dengan adanya holding ini, diharapkan pada 2024 jumlah pelaku usaha UMi yang dapat mengakses fasilitas pembiayaan mencapai 29 juta pelaku usaha. Untuk itu, diharapkan pembentukan holding ini bisa berlangsung baik.
"Jangan sampai ada guncangan atau PHK, sosialisasi dan mitigasi masalah dalam rangka integrasi bisnis harus berjalan dengan baik," ujarnya.
"Saat ini memang terkesan masih ada ketidakpuasan di internal Pegadaian dan PNM. Hal-hal seperti ini harus diidentifikasi akar masalahnya dan dicarikan solusinya, sebab pembentukan holding ini adalah strategi yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang," sambung Deddy.
Saat ini, kata Deddy, rencana pembentukan holding itu juga telah didukung Komite Privatisasi di bawah Kemenko Perekonomian dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk penolakan.
Internal Pegadaian dan PNM harus memahami bahwa pembentukan holding ini akan meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas dari ketiga BUMN yang terlibat.
(Baca juga: Buat Apa BRI, PNM & Pegadaian Dilebur? Ini Manfaatnya )
"Bila para pelaku usaha UMi bisa terlayani dengan baik oleh lembaga pembiayaan dan ekosistem usaha ultra mikro sudah berkembang, maka pemerintah dapat berkonsentrasi di sektor hilir yaitu memperkuat daya beli masyarakat terutama petani, nelayan dan buruh," tuturnya.
Dengan adanya holding ini, Deddy pun berharap BRI kembali kepada khittah-nya sebagai sumber pendanaan bagi rakyat kecil. Karena selama ini, porsi pendanaan/kredit yang disalurkan oleh BRI kepada masyarakat kecil masih sangat rendah dibanding yang disalurkan kepada usaha menengah atas atau korporasi dan BRI dapat meningkatkan secara signifikan porsi pembiayaan pelaku usaha Umi sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah. "Oleh karena itu BRI harus bersungguh-sungguh untuk memastikan proses holding berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai," pungkas Deddy.
Pembentukan holding ini cukup strategis karena diharapkan dapat mengembalikan BRI kepada tujuan kelahirannya sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha produktif rakyat kecil.
"Jumlah rakyat yang menggeluti usaha ultra mikro (UMi) sangat besar, mencapai sekitar 55 juta dan merupakan kelompok terdepan yang menderita akibat hantaman Pandemi Covid-19," kata Deddy lewat keterangannya, Selasa (9/2/2021).
(Baca juga: Gara-gara Pandemi, Indonesia Bisa Gagal jadi Negara Maju di 2045 )
Padahal, lanjut Deddy, UMi ini menyangkut hajat hidup hampir 100 juta rakyat Indonesia di lapisan paling bawah, sehingga pembentukan Holding Pembiayaan Ultra Mikro menjadi sangat strategis, dalam rangka pembiayaan pelaku usaha ultra mikro secara sistematis dan berkelanjutan.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui bahwa, memang ketiga BUMN terkait yaitu BRI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian memiliki fokus bisnis yang berbeda.
PT PNM selama ini fokus pada pembiayaan dan pendampingan usaha ultra mikro di lapangan dan memiliki nasabah mencapai 8 juta orang. Dan PT Pegadaian melayani masyarakat bawah dan kelas menengah dengan jumlah nasabah mencapai hampir 17 juta orang, dan lebih dari 60% dananya digunakan untuk membiayai usaha produktif.
Untuk itu, Deddy berharap, melalui pembentukan holding ini diharapkan BRI dapat menjadi lokomotif bagi pengembangan pelaku usaha UMi agar dapat naik kelas dan bank-able.
Selama ini, transaksi bisnis PT Pegadaian dan PT PNM belum menggunakan fasilitas perbankan dan umumnya bersifat tunai, sehingga kurang mendorong meningkatnya literasi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan perbankan.
"Dengan adanya holding maka biaya operasional Pegadaian dan PNM dipastikan berkurang signifikan karena biaya-biaya kantor, aset, integrasi dan pengembangan IT bisa satu pintu. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah ekosistem pembiayaan dan pelayanan terhadap nasabah pelaku usaha UMi oleh Pegadaian dan PMN menjadi lebih efisien, luas dan berkesinambungan," terangnya.
(Baca juga: Duh! Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan 2020 Terkontraksi -33% )
Deddy pun mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai tingginya jumlah pelaku usaha UMi yang belum terlayani lembaga keuangan formal, yakni mencapai 65% dari jumlah yang ada.
Dengan adanya holding ini, diharapkan pada 2024 jumlah pelaku usaha UMi yang dapat mengakses fasilitas pembiayaan mencapai 29 juta pelaku usaha. Untuk itu, diharapkan pembentukan holding ini bisa berlangsung baik.
"Jangan sampai ada guncangan atau PHK, sosialisasi dan mitigasi masalah dalam rangka integrasi bisnis harus berjalan dengan baik," ujarnya.
"Saat ini memang terkesan masih ada ketidakpuasan di internal Pegadaian dan PNM. Hal-hal seperti ini harus diidentifikasi akar masalahnya dan dicarikan solusinya, sebab pembentukan holding ini adalah strategi yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang," sambung Deddy.
Saat ini, kata Deddy, rencana pembentukan holding itu juga telah didukung Komite Privatisasi di bawah Kemenko Perekonomian dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk penolakan.
Internal Pegadaian dan PNM harus memahami bahwa pembentukan holding ini akan meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas dari ketiga BUMN yang terlibat.
(Baca juga: Buat Apa BRI, PNM & Pegadaian Dilebur? Ini Manfaatnya )
"Bila para pelaku usaha UMi bisa terlayani dengan baik oleh lembaga pembiayaan dan ekosistem usaha ultra mikro sudah berkembang, maka pemerintah dapat berkonsentrasi di sektor hilir yaitu memperkuat daya beli masyarakat terutama petani, nelayan dan buruh," tuturnya.
Dengan adanya holding ini, Deddy pun berharap BRI kembali kepada khittah-nya sebagai sumber pendanaan bagi rakyat kecil. Karena selama ini, porsi pendanaan/kredit yang disalurkan oleh BRI kepada masyarakat kecil masih sangat rendah dibanding yang disalurkan kepada usaha menengah atas atau korporasi dan BRI dapat meningkatkan secara signifikan porsi pembiayaan pelaku usaha Umi sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah. "Oleh karena itu BRI harus bersungguh-sungguh untuk memastikan proses holding berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai," pungkas Deddy.
(ind)
Lihat Juga :
