Terus Bermasalah, DPR Nilai Pupuk Bersubsidi Perlu Ditinjau Total
Rabu, 10 Februari 2021 - 14:02 WIB
loading...
Permasalahan pupuk bersubsidi yang terus berulang membuat DPR ingin hal ini ditinjau ulang dari hulu ke hilir. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel berpandangan bahwa masalah klasik tentang pupuk bersubsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir. Hal itu demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata.
Dia beralasan, meski berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Mentan: Kalau Subsidi Pupuk Dihapus, Produktivitas Padi Bisa Loyo
"Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total," kata Gobel, Selasa (9/2/2021).
Gobel menjelaskan, pendistribusian pupuk subsidi ini memiliki sistem yang berbeda di masing-masing tingkatan, baik di desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi.
"Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian," tegasnya.
Namun juga, menurut dia, diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan jajaran kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Jadi, kata Gobel, penyelesaian masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja, melainkan penyelesaian permasalahan pertanian secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Jadi menyelesaikan masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara total. Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan," ujarnya.
Adapun rencana pengurangan pupuk subsidi, menurut pengusaha ini, perlu pengkajian dan persiapan mendalam. Namua, ia menegaskan bahwa rencana ini bukan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.
Baca Juga: Said Aqil dan Gus Yaqut Kompak Tak Hadir, Pengacara Gus Nur Walk Out
"Memang, kalau sebetulnya saya melihat apakah mungkin kita buat secara terencana agar subsidi pupuk itu pelan-pelan dikurangi bukan dihapuskan. Tentu, ini memerlukan suatu kajian tentunya dan juga kesiapan," terangnya.
Menurutnya, persoalan pertanian selama ini tidak hanya terfokus pada soal pupuk. Melainkan juga, pada masalah produktivitas petani dan lahan. Sebab, menurutnya banyak lahan di daerah tidak lagi bisa menghasilkan padi atau jagung yang lebih baik karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak sehingga harus direvitalisasi.
"Ini harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pertanian ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian. Namun, juga diperlukan kolaborasi dengan menteri BUMN mengingat persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN," tegas Gobel.
Dia beralasan, meski berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Mentan: Kalau Subsidi Pupuk Dihapus, Produktivitas Padi Bisa Loyo
"Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total," kata Gobel, Selasa (9/2/2021).
Gobel menjelaskan, pendistribusian pupuk subsidi ini memiliki sistem yang berbeda di masing-masing tingkatan, baik di desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi.
"Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian," tegasnya.
Namun juga, menurut dia, diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan jajaran kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Jadi, kata Gobel, penyelesaian masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja, melainkan penyelesaian permasalahan pertanian secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Jadi menyelesaikan masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara total. Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan," ujarnya.
Adapun rencana pengurangan pupuk subsidi, menurut pengusaha ini, perlu pengkajian dan persiapan mendalam. Namua, ia menegaskan bahwa rencana ini bukan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.
Baca Juga: Said Aqil dan Gus Yaqut Kompak Tak Hadir, Pengacara Gus Nur Walk Out
"Memang, kalau sebetulnya saya melihat apakah mungkin kita buat secara terencana agar subsidi pupuk itu pelan-pelan dikurangi bukan dihapuskan. Tentu, ini memerlukan suatu kajian tentunya dan juga kesiapan," terangnya.
Menurutnya, persoalan pertanian selama ini tidak hanya terfokus pada soal pupuk. Melainkan juga, pada masalah produktivitas petani dan lahan. Sebab, menurutnya banyak lahan di daerah tidak lagi bisa menghasilkan padi atau jagung yang lebih baik karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak sehingga harus direvitalisasi.
"Ini harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pertanian ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian. Namun, juga diperlukan kolaborasi dengan menteri BUMN mengingat persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN," tegas Gobel.
(fai)
Lihat Juga :
