Suntikan Dana PMN BUMN Harus Dievaluasi Efektivitasnya
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, suntikan dana kepada BUMN memang tak bisa dihindarkan karena sebagian besar BUMN milik negara. Pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN diberikan dengan tujuan dan efektivitas yang berbeda-beda.
“Saya kira tujuan diberikannya PMN itu bermacam-macam. Misalnya dalam rangka untuk menambah modal BUMN tersebut, atau dalam rangka memberikan fasilitas modal kerja, atau juga untuk memberikan dukungan investasi,” katanya di acara Market Review IDX Channel, Senin (15/2/2021).
( )
Menurut dia, penyaluran PMN kepada BUMN ini harus diukur baik secara finansial maupun ukuran operasional lainnya. Sebab, BUMN memiliki dua fungsi utama yakni pada sisi komersial dan sisi pelayanan kepada publik atau dikenal Public Service Obligation (PSO).
“Ukuran kepada layanan PSO ini tentu akan lebih melihat bagaimana kinerja operasional kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana yang diberikan pemerintah. Secara sisi yang lain berdasarkan tugas untuk aspek komersial kita lihat seberapa jauh BUMN tersebut meng-generated profit dari usaha yang dikerjakan,” ujar Toto.
( )
Lanjut dia, untuk mengukur seberapa efektivitas dana PMN yang diberikan kepada BUMN dalam hal ini tetap diperlukan evaluasi. Kemudian juga perlu dilakukan pengawasan terkait bagaimana dana PMN diberikan, dialokasikan untuk apa saja, dan kemudian perjalanannya seperti apa untuk masing-masing BUMN.
“Saya kira tujuan diberikannya PMN itu bermacam-macam. Misalnya dalam rangka untuk menambah modal BUMN tersebut, atau dalam rangka memberikan fasilitas modal kerja, atau juga untuk memberikan dukungan investasi,” katanya di acara Market Review IDX Channel, Senin (15/2/2021).
( )
Menurut dia, penyaluran PMN kepada BUMN ini harus diukur baik secara finansial maupun ukuran operasional lainnya. Sebab, BUMN memiliki dua fungsi utama yakni pada sisi komersial dan sisi pelayanan kepada publik atau dikenal Public Service Obligation (PSO).
“Ukuran kepada layanan PSO ini tentu akan lebih melihat bagaimana kinerja operasional kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana yang diberikan pemerintah. Secara sisi yang lain berdasarkan tugas untuk aspek komersial kita lihat seberapa jauh BUMN tersebut meng-generated profit dari usaha yang dikerjakan,” ujar Toto.
( )
Lanjut dia, untuk mengukur seberapa efektivitas dana PMN yang diberikan kepada BUMN dalam hal ini tetap diperlukan evaluasi. Kemudian juga perlu dilakukan pengawasan terkait bagaimana dana PMN diberikan, dialokasikan untuk apa saja, dan kemudian perjalanannya seperti apa untuk masing-masing BUMN.
(ind)
Lihat Juga :
