Vaksinasi Tahap II, Pedagang Pasar Tanah Abang dan Petugas KAI Bakal Disasar
loading...
Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Saat ini pemerintah telah memvaksinasi lebih dari satu juta tenaga kesehatan dalam waktu satu bulan sejak pertama kali dimulai 13 Februari 2021 lalu. Melihat perkembangan yang positif dan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok, maka program vaksinasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan akan diberikan ke kelompok prioritas berikutnya, yaitu masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik.
"Lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi Covid-19, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi,” kata dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dalam Dialog Produktif bertema Vaksinasi Tahap Kedua di Depan Mata yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID-IKP, Selasa (16/2).
Kendati masyarakat sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi, dr. Siti Nadia mengimbau bahwa upaya ini belum cukup. Selain vaksinasi, tetap juga harus menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta 3T (testing, tracing, dan treatment).
"Semua itu merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan. Setelah vaksin kita tidak boleh kendor melaksanakan protokol kesehatan,”himbaunya. ( Baca juga:Bendungan Ketiga di NTT Bakal Beroperasi )
Menurut dr. Siti, pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia. Untuk tahapan registrasi nantinya tidak harus menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi, namun cukup datang ke fasilitas kesehatan (faskes) dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah disediakan sebelumnya.
“Ada beberapa cara untuk pemberian vaksinasi tahap kedua ini nantinya, yaitu berbasis faskes, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat, dan vaksinasi massal bergerak, seperti vaksinasi bagi pedagang pasar yang akan dilakukan di pasar sehingga tidak lagi penerima vaksin harus datang ke faskes,” ujarnya.
Sementara itu, Joni Martinus, VP Public Relations PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh program vaksinasi ini karena memang petugas pelayanan publik memiliki mobilitas tinggi. Terutama bagi petugas pelayanan penumpang dan pelayanan umum PT KAI.
"Untuk menyiapkan vaksinasi, kami memiliki klinik mediska yang tersebar di seluruh daerah operasi kereta api (Daop) kami di seluruh Pulau Jawa dan Sumatra yang telah kami daftarkan sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi,” terang Joni.
Selain itu lanjut Joni, PT KAI sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi perusahaan untuk mengikuti pelatihan vaksinator. Tentu dengan langkah-langkah ini akan memperkuat dan mempercepat memperlancar proses vaksinasi di PT KAI. Ada kurang lebih 13.526 orang yang terkait dengan petugas layanan publik di PT KAI.
Sebagai ilustrasi, dalam satu hari kerja normal KRL yang dioperasikan PT KAI di Jabodetabek melayani 1,2 juta pergerakan penduduk dan untuk di masa pandemi bisa melayani hingga 400 ribu orang. Kereta api jarak jauh di masa pandemi pun masih melayani 30 ribu orang.
"Lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi Covid-19, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi,” kata dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dalam Dialog Produktif bertema Vaksinasi Tahap Kedua di Depan Mata yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID-IKP, Selasa (16/2).
Kendati masyarakat sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi, dr. Siti Nadia mengimbau bahwa upaya ini belum cukup. Selain vaksinasi, tetap juga harus menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta 3T (testing, tracing, dan treatment).
"Semua itu merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan. Setelah vaksin kita tidak boleh kendor melaksanakan protokol kesehatan,”himbaunya. ( Baca juga:Bendungan Ketiga di NTT Bakal Beroperasi )
Menurut dr. Siti, pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia. Untuk tahapan registrasi nantinya tidak harus menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi, namun cukup datang ke fasilitas kesehatan (faskes) dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah disediakan sebelumnya.
“Ada beberapa cara untuk pemberian vaksinasi tahap kedua ini nantinya, yaitu berbasis faskes, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat, dan vaksinasi massal bergerak, seperti vaksinasi bagi pedagang pasar yang akan dilakukan di pasar sehingga tidak lagi penerima vaksin harus datang ke faskes,” ujarnya.
Sementara itu, Joni Martinus, VP Public Relations PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh program vaksinasi ini karena memang petugas pelayanan publik memiliki mobilitas tinggi. Terutama bagi petugas pelayanan penumpang dan pelayanan umum PT KAI.
"Untuk menyiapkan vaksinasi, kami memiliki klinik mediska yang tersebar di seluruh daerah operasi kereta api (Daop) kami di seluruh Pulau Jawa dan Sumatra yang telah kami daftarkan sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi,” terang Joni.
Selain itu lanjut Joni, PT KAI sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi perusahaan untuk mengikuti pelatihan vaksinator. Tentu dengan langkah-langkah ini akan memperkuat dan mempercepat memperlancar proses vaksinasi di PT KAI. Ada kurang lebih 13.526 orang yang terkait dengan petugas layanan publik di PT KAI.
Sebagai ilustrasi, dalam satu hari kerja normal KRL yang dioperasikan PT KAI di Jabodetabek melayani 1,2 juta pergerakan penduduk dan untuk di masa pandemi bisa melayani hingga 400 ribu orang. Kereta api jarak jauh di masa pandemi pun masih melayani 30 ribu orang.
Lihat Juga :
