Ekonom Milenial Amar Bank Beberkan Lima Alasan Pemulihan Ekonomi
Sabtu, 20 Februari 2021 - 19:45 WIB
loading...
Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Indonesia memang masih berjuang keluar dari tantangan pandemi Covid-19 hingga saat ini. Namun, di mata economist millennials PT Bank Amar Indonesia Tbk. ("Amar Bank”) Rachel Elizabeth Hosanna, ekonomi Indonesia tetap akan bertumbuh tahun ini. Sekurang-kurangnya ada lima alasan yang memperkuat keyakinan Rachel Elizabeth Hosanna tersebut, antara lain:
"Pertama faktor ketersedian vaksin akan menentukan langkah dan pola pemulihan ekonomi . Pemerintah saat ini tengah mempercepat distribusi vaksin kepada masyarakat secara bertahap. Sebagaimana target pemerintah, vaksinasi kepada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 15 bulan, sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Harapannya, dengan vaksin tersebut tercipta herd immunity dan ekonomi berangsur pulih," kata Rachel, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2/2021).
Alasan kedua, menurut Rachel, kegiatan ekonomi memang akan berlanjut dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Namun, ketentuan ini tidak menjadi halangan bagi pelaku ekonomi untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi. Setahun lebih, pelaku ekonomi dan masyarakat telah belajar hidup berdampingan dengan Covid-19. Pola kerja baru mulai tercipta dan Covid-19 mendorong pelaku ekonomi dan masyarakat untuk lebih memperhatikan faktor higienis dan keseimbangan lingkungan.
"Tentu saja hal ini positif bagi ekonomi berkelanjutan ke depannya," jelasnya. ( Baca juga:Pemerintah Tak Bisa Sendirian, Jokowi: Dunia Usaha Kunci Pemulihan Ekonomi )
Alasan selanjutnya, UMKM merupakan segmen industri yang tangguh menghadapi pandemi. Industri ini dapat cepat beradaptasi dengan kondisi pandemi dan siap menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi industri UMKM untuk ekonomi nasional saat ini sebesar 63 persen. Pemerintah telah berkomitmen mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar lebih dari Rp600 triliun, 60 persen di antaranya untuk sektor UMKM. Hal ini dilakukan agar 64 juta unit UMKM di Indonesia dapat mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga, sejalan dengan upaya pemerintah menarik gerbong ini agar lebih berkontribusi di kancah ekspor luar negeri.
Alasan keempat adalah level konfidens yang positif di sektor keuangan. Pada awal tahun 2021, nilai tukar rupiah terus menunjukkan tren positif disebabkan oleh aliran masuk investasi asing langsung (foreign direct investment /FDI). Bank Indonesia (BI) akan terus melanjutkan kebijakan yang extra ordinary agar menjaga volatilitas nilai tukar rupiah di level aman. Pada Senin (15/2) yang lalu, rupiah kokoh Rp13.973 dari dolar AS. Kebijakan suku bunga bakal terus dilanjutkan di level 3,75 persen hingga 2021 untuk memberikan kepastian jangka panjang.
Lalu, sentimen positif dari UU Cipta Kerja dan PSN juga bisa berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Investasi pada 2021 diperkirakan meningkat karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan berlanjutnya Program Strategis Nasional (PSN) termasuk proyek infrastruktur. Adapun anggaran infrastruktur pada APBN 2021 sebesar Rp417,8 triliun atau meningkat 48,6% yoy dibandingkan anggaran infrastruktur 2020. Selain infrastruktur, prioritas pembangunan nasional di 2021 juga akan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata.
"Pertama faktor ketersedian vaksin akan menentukan langkah dan pola pemulihan ekonomi . Pemerintah saat ini tengah mempercepat distribusi vaksin kepada masyarakat secara bertahap. Sebagaimana target pemerintah, vaksinasi kepada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia dilakukan dalam jangka waktu 15 bulan, sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Harapannya, dengan vaksin tersebut tercipta herd immunity dan ekonomi berangsur pulih," kata Rachel, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2/2021).
Alasan kedua, menurut Rachel, kegiatan ekonomi memang akan berlanjut dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Namun, ketentuan ini tidak menjadi halangan bagi pelaku ekonomi untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi. Setahun lebih, pelaku ekonomi dan masyarakat telah belajar hidup berdampingan dengan Covid-19. Pola kerja baru mulai tercipta dan Covid-19 mendorong pelaku ekonomi dan masyarakat untuk lebih memperhatikan faktor higienis dan keseimbangan lingkungan.
"Tentu saja hal ini positif bagi ekonomi berkelanjutan ke depannya," jelasnya. ( Baca juga:Pemerintah Tak Bisa Sendirian, Jokowi: Dunia Usaha Kunci Pemulihan Ekonomi )
Alasan selanjutnya, UMKM merupakan segmen industri yang tangguh menghadapi pandemi. Industri ini dapat cepat beradaptasi dengan kondisi pandemi dan siap menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi industri UMKM untuk ekonomi nasional saat ini sebesar 63 persen. Pemerintah telah berkomitmen mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar lebih dari Rp600 triliun, 60 persen di antaranya untuk sektor UMKM. Hal ini dilakukan agar 64 juta unit UMKM di Indonesia dapat mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga, sejalan dengan upaya pemerintah menarik gerbong ini agar lebih berkontribusi di kancah ekspor luar negeri.
Alasan keempat adalah level konfidens yang positif di sektor keuangan. Pada awal tahun 2021, nilai tukar rupiah terus menunjukkan tren positif disebabkan oleh aliran masuk investasi asing langsung (foreign direct investment /FDI). Bank Indonesia (BI) akan terus melanjutkan kebijakan yang extra ordinary agar menjaga volatilitas nilai tukar rupiah di level aman. Pada Senin (15/2) yang lalu, rupiah kokoh Rp13.973 dari dolar AS. Kebijakan suku bunga bakal terus dilanjutkan di level 3,75 persen hingga 2021 untuk memberikan kepastian jangka panjang.
Lalu, sentimen positif dari UU Cipta Kerja dan PSN juga bisa berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Investasi pada 2021 diperkirakan meningkat karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan berlanjutnya Program Strategis Nasional (PSN) termasuk proyek infrastruktur. Adapun anggaran infrastruktur pada APBN 2021 sebesar Rp417,8 triliun atau meningkat 48,6% yoy dibandingkan anggaran infrastruktur 2020. Selain infrastruktur, prioritas pembangunan nasional di 2021 juga akan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata.
Lihat Juga :
