Pemerintah Terbitkan PP Perlakuan Pajak Khusus Bagi LPI dan Entitas Lain
Senin, 22 Februari 2021 - 17:17 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021. Beleid ini mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan entitas lain yang dimilikinya, termasuk pihak ketiga.
Pihak ketiga meliputi mitra investasi, manajer investasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan atau lembaga pemerintah, serta entitas lain baik di dalam atau luar negeri. Pengaturan perpajakan LPI dan entitas dibawahnya, dan pihak ketiga bagian dari amanah Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 ihwal Cipta Kerja (Ciptaker).
Dalam ketentuannya, setiap transaksi antara LPI dan mitra kerjanya, maka pemerintah akan mengenakan pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beleid ini diundangkan pada 2 Februari 2021.
(Baca juga: LPI Siap Beroperasi, tapi Modalnya Baru Seperlima Doang )
Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga termasuk fund, dimasukan dalam subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
"Subjek pajak dalam negeri wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (22/2/2021).
(Baca juga: Dibantu Manajer Investasi, Begini Skema Pengelolaan Aset LPI )
Pihak ketiga meliputi mitra investasi, manajer investasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan atau lembaga pemerintah, serta entitas lain baik di dalam atau luar negeri. Pengaturan perpajakan LPI dan entitas dibawahnya, dan pihak ketiga bagian dari amanah Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 ihwal Cipta Kerja (Ciptaker).
Dalam ketentuannya, setiap transaksi antara LPI dan mitra kerjanya, maka pemerintah akan mengenakan pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beleid ini diundangkan pada 2 Februari 2021.
(Baca juga: LPI Siap Beroperasi, tapi Modalnya Baru Seperlima Doang )
Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga termasuk fund, dimasukan dalam subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
"Subjek pajak dalam negeri wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (22/2/2021).
(Baca juga: Dibantu Manajer Investasi, Begini Skema Pengelolaan Aset LPI )
Lihat Juga :
