Menaker Dorong Sistem Ketenagakerjaan yang Inklusif
Kamis, 25 Februari 2021 - 07:50 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terus berupaya mendorong dunia usaha untuk semakin tanggap dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan inklusif.
"Pertama, Kemnaker terus melakukan sinergi dengan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta pemangku kebijakan lainnya, untuk membuka lapangan kerja yang inklusif seluas-luasnya," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah secara virtual di Jakarta, Rabu(24/2/2021). ( Baca juga:Menaker Ida Minta Perusahaan Rekrut Lebih Banyak Kaum Difabel )
Dia mencontohkan, salah satunya pada tanggal 22 Juli 2020 lalu, Kemnaker dan Kementerian BUMN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN.
"Kemnaker juga terlibat secara langsung dalam penyusunan modul yang diperuntukan dalam penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas baik di sektor pemerintah, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Modul ini merupakan standar pemberian edukasi sensitivitas disabilitas yang dilaksanakan di berbagai sektor," tambah Ida.
Kemnaker juga telah menyusun PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di daerah. ( Baca juga:Bos Trading di Bali Jadi Tersangka, 2 Kali Mangkir dari Pemeriksaan Polisi )
"Pertama, Kemnaker terus melakukan sinergi dengan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta pemangku kebijakan lainnya, untuk membuka lapangan kerja yang inklusif seluas-luasnya," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah secara virtual di Jakarta, Rabu(24/2/2021). ( Baca juga:Menaker Ida Minta Perusahaan Rekrut Lebih Banyak Kaum Difabel )
Dia mencontohkan, salah satunya pada tanggal 22 Juli 2020 lalu, Kemnaker dan Kementerian BUMN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN.
"Kemnaker juga terlibat secara langsung dalam penyusunan modul yang diperuntukan dalam penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas baik di sektor pemerintah, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Modul ini merupakan standar pemberian edukasi sensitivitas disabilitas yang dilaksanakan di berbagai sektor," tambah Ida.
Kemnaker juga telah menyusun PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di daerah. ( Baca juga:Bos Trading di Bali Jadi Tersangka, 2 Kali Mangkir dari Pemeriksaan Polisi )
Lihat Juga :
