Tak Bergeming, Buruh Tetap Tolak UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya
Kamis, 25 Februari 2021 - 15:26 WIB
loading...
A
A
A
UU Ciptaker, atau Omnibus Law ini menurut dia berpotensi menimbulkan durasi kerja yang panjang dan menyulitkan buruh secara ekonomi.
"Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang boleh menggunakan outsourcing, ini perbudakan zaman modern. Sudah upahnya murah, kontraknya berulang-ulang dan disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi. Itu yang disebut perbudakan modern," cetus Said.
Baca Juga: Kalah dari Habib Rizieq di Survei Capres, Puan Maharani Minim Pengaruh
Selain itu, kata dia, terdapat masalah lain juga yang sudah berulang kali disinggung, seperti perubahan besaran pesangon, jam kerja, ketentuan PKWT, hingga dihapusnya aturan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK). Aturan terakhir ini, menurut Said akan membuat kesejahteraan buruh makin terancam.
"UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP yang berlaku itu memiskinkan buruh secara struktural dan kembali pada upah murah," pungkasnya.
"Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang boleh menggunakan outsourcing, ini perbudakan zaman modern. Sudah upahnya murah, kontraknya berulang-ulang dan disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi. Itu yang disebut perbudakan modern," cetus Said.
Baca Juga: Kalah dari Habib Rizieq di Survei Capres, Puan Maharani Minim Pengaruh
Selain itu, kata dia, terdapat masalah lain juga yang sudah berulang kali disinggung, seperti perubahan besaran pesangon, jam kerja, ketentuan PKWT, hingga dihapusnya aturan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK). Aturan terakhir ini, menurut Said akan membuat kesejahteraan buruh makin terancam.
"UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP yang berlaku itu memiskinkan buruh secara struktural dan kembali pada upah murah," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
