Penyaluran Bansos Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Besarannya Berkurang
Senin, 18 Mei 2020 - 16:18 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perpanjangan program ini dilakukan baik di wilayah Jabodetabek maupun non Jabodetabek. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan program penyaluran bantuan sosial (bansos) akan diperpanjang hingga akhir tahun 2020, mendatang. Hal tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat akibat wabah virus corona atau Covid-19.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perpanjangan program ini dilakukan baik di wilayah Jabodetabek maupun non Jabodetabek. Kebijkan ini berlaku selama sembila bulan sejak April 2020 lalu.
"Bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetaek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember," ujarnya dalam teleconfrence, Senin (18/5/2020).
Menurut Sri Mulyani, meskipun dilakukan perpanjangan, namun besaran yang diterima tidaklah sama. Pemerintah akan melakukan perubahan pada nominal yang diterima oleh penerima manfaat khususnya pada tiwulan akhir.
Hanya saja, dirinya tidak menyebutkan berapa besaran nilai yang akan berubah tersebut. Namun sebagai gambaran, awalnya bansos Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan sejak April sampai Juni.
Sedangkan yang non-Jabodetabek berupa tunai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Namun kebijkan tersebut akan berubah menjadi Rp300.000 yang beralku pada periode Juli hingga Desember mendatang.
"Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp600.000 per bulan," ucapnya.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp37,4 triliuh untuk bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak berupa program keluarga harapan (PKH). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggarran sebesar Rp43,6 triliun untuk program Kartu Sembako dengan anggaran Rp43,6 triliun.
Lalu pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp61,69 triliun. Anggaran tersebut diberikan untuk pembebasan dan diskon listrik bagi pelanggan 450 Va selama 3 bulan dan diskon 50% untuk pelannggan 900 Va.
Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp20 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perpanjangan program ini dilakukan baik di wilayah Jabodetabek maupun non Jabodetabek. Kebijkan ini berlaku selama sembila bulan sejak April 2020 lalu.
"Bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetaek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember," ujarnya dalam teleconfrence, Senin (18/5/2020).
Menurut Sri Mulyani, meskipun dilakukan perpanjangan, namun besaran yang diterima tidaklah sama. Pemerintah akan melakukan perubahan pada nominal yang diterima oleh penerima manfaat khususnya pada tiwulan akhir.
Hanya saja, dirinya tidak menyebutkan berapa besaran nilai yang akan berubah tersebut. Namun sebagai gambaran, awalnya bansos Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan sejak April sampai Juni.
Sedangkan yang non-Jabodetabek berupa tunai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Namun kebijkan tersebut akan berubah menjadi Rp300.000 yang beralku pada periode Juli hingga Desember mendatang.
"Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp600.000 per bulan," ucapnya.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp37,4 triliuh untuk bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak berupa program keluarga harapan (PKH). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggarran sebesar Rp43,6 triliun untuk program Kartu Sembako dengan anggaran Rp43,6 triliun.
Lalu pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp61,69 triliun. Anggaran tersebut diberikan untuk pembebasan dan diskon listrik bagi pelanggan 450 Va selama 3 bulan dan diskon 50% untuk pelannggan 900 Va.
Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp20 triliun.
(akr)
Lihat Juga :
