Singgung Bunuh UMKM, Jokowi Ungkap Perdagangan Digital RI Ada yang Engga Beres

Kamis, 04 Maret 2021 - 11:13 WIB
loading...
Singgung Bunuh UMKM,...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung, soal ramainya #sellerasingbunuhumkm yang sempat viral lantaran maraknya seller Asing di e-commerce Indonesia. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung, soal ramainya # sellerasingbunuhumkm yang sempat viral lantaran maraknya seller Asing di e-commerce Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka penyelenggaraan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021.

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan bahwa kemendag harus melindungi UMKM dari praktik tidak adil dalam perdagangan digital. "Baru minggu kemarin saya sampaikan kepada menteri perdagangan, ini ada yang gak bener ini di perdagangan digital kita, membunuh UMKM. Diperingatkan," kata Jokowi di istana Presiden, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga: Seller Asal China Mr Hu Jadi Sorotan, Teten Turun Tangan Minta Penjelasan ke Shopee

Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah harus melindungi UMKM dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil. Hal ini dilakukan agar UMKM bisa naik kelas. "Karena kita harus melindungi UMKM kita agar naik kelas, ini salah satu tugas terpenting Kemendag," ujarnya

Selain itu, kata Jokowi, pemerintah harus dapat memberdayakan UMKM agar dapat berorientasi ekspor. Menurutnya, jika produk UMKM yang ada saat ini memiliki potensi yang besar jika dibina.

"Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita, yang kecil-kecil ini kalo diberikan peluang bisa ekspor keluar, bisa ekspor ke Korea, Jepang," ujarnya.

Baca Juga: Heboh Seller China Jual Batik Rp35 Ribu Dapat Dua, Pengamat: Menggerus Pasar UMKM

Ia menambahkan, meski perdagangan sebuah keharusan tapi pemerintah harus bisa menciptakan ekosistem yang adil dan bermanfaat. Sebab sudah banyak negara yang menjadi korban perdagangan digital.

"Perdagangan digital adalah sebuah keharusan, pemerintah harus menciptakan pasar e commerce yang adil dan bermanfaat. Kita tidak boleh menjadi korban perdagangan yang tidak adil. Sudah banyak negara lain yang mengalami hal ini, kita tidak boleh," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Minat Berkurang, Harga...
Minat Berkurang, Harga Patokan Ekspor Emas Turun di Periode Juli 2026
Sering Kena Zonk & Trauma...
Sering Kena Zonk & Trauma Promo PHP Saat Belanja Online? Resep Ini Dijamin Bikin Happy
Purbaya Isyaratkan Marketplace...
Purbaya Isyaratkan Marketplace Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli 2026
Spillify.io Hubungkan...
Spillify.io Hubungkan Brand dan Konsumen, Ngespill Produk Bisa Dapat Cuan
Ini Jenis Produk Sawit...
Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
Revisi UU Hak Cipta...
Revisi UU Hak Cipta Dikhawatirkan Bebani UMKM hingga Startup
Perkuat Kolaborasi,...
Perkuat Kolaborasi, Google Siap Dukung Revisi UU Hak Cipta
Ujian Tahun Pertama...
Ujian Tahun Pertama Kepengurusan AMKI, Mencari Bentuk di Tengah Industri Media
Fasilitasi Pasar Sekunder...
Fasilitasi Pasar Sekunder Esports, HIDDEN SUPPLY Kelola Transaksi Aset Tak Berwujud
Rekomendasi
Trump Setujui Arab Saudi...
Trump Setujui Arab Saudi Perkaya Uranium, Mungkinkan Riyadh Memiliki Bom Nuklir?
Mendagri Apresiasi 10...
Mendagri Apresiasi 10 Calon Wisudawan Terbaik IPDN Angkatan XXXIII dari Beragam Latar Belakang
Pimpin ASEAN Smart Cities,...
Pimpin ASEAN Smart Cities, Indonesia Paparkan Pengelolaan Sampah dari Hulu hingga Hilir
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Infografis
8 Negara dengan Aturan...
8 Negara dengan Aturan Berpakaian Paling Ketat, Ada yang Melarang Sandal Jepit
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved